Jum'at, 17/01/2020 10:22 WIB
Angkutan Barang Diwacanakan Bakal Dilarang Masuk Kabupaten Bekasi
Ilustrasi truk pengangkut barang (ilustrasi)
CIKARANG, DAKTA.COM - Pemerintah mewacanakan pelarangan angkutan barang untuk masuk ke Kabupaten Bekasi guna meminimalisasi kemacetan.
Pelarangan itu seiring dengan adanya konsep pembangunan terminal barang multimoda yang digagas oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Percepatan rekomendasi tata ruang provinsi dan penetapan lokasi terminal barang multimoda di Kabupaten Bekasi sudah disampaikan BPTJ ke pemerintah daerah.
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan kedepannya mobil-mobil pengangkut barang seperti truk tidak lagi masuk ke jalur kota, melainkan ada terminal khusus untuk mobil pengangkut barang tersebut.
"Ada beberapa lokasi yang direncanakan, diantaranya di daerah perbatasan dengan Karawang, yaitu di Kecamatan Kedungwaringin, saya berharap rencana ini dapat mengurangi masalah kemacetan," tutur Eka di Cikarang, Kamis (16/1).
Karena sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Akses jalan di Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan pola harian tertinggi yang paling sering dilintasi oleh kendaraan barang untuk wilayah Jabodetabek.
Eka menambahkan, strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam melarang angkutan barang masuk ke Kabupaten Bekasi dengan cara pengaturan rute jaringan lintas angkutan barang, pelarangan arus menerus ke wilayah kota.
Kemudian, pembatasan waktu bagi truk pada jam-jam sibuk, pengembangan fasilitas pusat distribusi, terminal truk, atau pusat konsolidasi logistik/gudang konsolidasi, pengembangan fasilitas integrasi multimoda, pembangunan ruang parkir khusus untuk truk pada kawasan pinggiran, dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
"Dengan rencana dan adanya pembahasan yang dilakukan Pemkab Bekasi dengan BPTJ, pembangunan di Kabupaten Bekasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan daerah akan berdampak baik untuk kegiatan ekonomi warga," jelasnya. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Perdebatan TKA Ilegal, DPRD Kabupaten Bekasi Akui Masih Solid
- Kondisi Jembatan di Perumahan Graha Prima Kian Mengkhawatirkan
- DPRD Kabupaten Bekasi Rancang Perda Penyelenggaraan Pendidikan
- Ratusan Perda yang Diterbitkan Pemkab Bekasi Tak produktif
- Kekurangan Puskesmas Potret Layanan Kesehatan di Kabupaten Bekasi
- Izin Mempekerjakan TKA di Kabupaten Bekasi Diindikasi Bocor
- Kawasan Kumuh di Kabupaten Bekasi Seluas 97 Hektare
- 132 Desa di Kabupaten Bekasi Belum Serahkan LPJ Dana Desa
- Isu TKA Ilegal Berhembus, Goyah Investor?
- Kabupaten Bekasi Minim Puskesmas
- Disdukcapil Kabupaten Bekasi Cetak 190 Ribu e-KTP
- Pemkab Bekasi Diminta Prioritaskan Program Pemberdayaan Pemuda
- Usir TKA China di Kabupaten Bekasi, Ormas Gelar Aksi Besok
- Antisipasi Kecametan, Kawasan Industri Perlu Buka Jalur Alternatif
- Proses Jelang Pilkades di Kabupaten Bekasi
0 Comments