Kamis, 16/01/2020 10:26 WIB
PKS DKI Bela Anies Perihal Normalisasi
Foto udara banjir di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur (Dokumentasi BNPB)
JAKARTA, DAKTA.COM - DPRD DKI Jakarta menyampaikan tidak semua tanggung jawab normalisasi sungai berada di bawah kewenangan Pemprov DKI.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Dani Anwar yang menjelaskan bahwa ada beberapa proyek yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
"Kalau kita bicara masalah normalisasi, itu tidak semuanya menjadi kewenangan Pemprov DKI. Misalnya di Cengkareng itu, masih ada sekitar 500 meter belum dibangun dan itu kewenangan pemerintah pusat," ungkap Dani.
Dani juga berpendapat masalah banjir tidak bisa hanya menunjuk Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, pasalnya pada awal tahun kemarin di beberapa daerah seperti Bekasi dan Lebak juga terkena musibah tersebut.
"Oleh karena itu, masalah ini juga harus ditangani oleh pemerintah pusat dengan menjadi koordinator bagi kepala daerah di wilayah Jabodetabek," tutupnya.
Seperti diketahui bahwa pada awal tahun 2020 lalu sejumlah daerah terkena dampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek.
Akibat banjir tersebut, sejumlah pihak mempertanyakan program penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya pada sepanjang tahun 2019 lalu, mereka hanya berfokus pada pembangunan trotoar dan penataan jalur sepeda. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- Wisatawan China Jatuh ke Jurang Saat Foto di Kawah Ijen, Menparekraf Beri Imbauan Tegas
- Usai Putusan MK, Istana akan Siapkan Proses Transisi ke Prabowo-Gibran
- 23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit
- MK Tolak Gugatan Pilpres yang Diajukan Ganjar-Mahfud
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
0 Comments