Kamis, 16/01/2020 10:26 WIB
PKS DKI Bela Anies Perihal Normalisasi
Foto udara banjir di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur (Dokumentasi BNPB)
JAKARTA, DAKTA.COM - DPRD DKI Jakarta menyampaikan tidak semua tanggung jawab normalisasi sungai berada di bawah kewenangan Pemprov DKI.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Dani Anwar yang menjelaskan bahwa ada beberapa proyek yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
"Kalau kita bicara masalah normalisasi, itu tidak semuanya menjadi kewenangan Pemprov DKI. Misalnya di Cengkareng itu, masih ada sekitar 500 meter belum dibangun dan itu kewenangan pemerintah pusat," ungkap Dani.
Dani juga berpendapat masalah banjir tidak bisa hanya menunjuk Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, pasalnya pada awal tahun kemarin di beberapa daerah seperti Bekasi dan Lebak juga terkena musibah tersebut.
"Oleh karena itu, masalah ini juga harus ditangani oleh pemerintah pusat dengan menjadi koordinator bagi kepala daerah di wilayah Jabodetabek," tutupnya.
Seperti diketahui bahwa pada awal tahun 2020 lalu sejumlah daerah terkena dampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek.
Akibat banjir tersebut, sejumlah pihak mempertanyakan program penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya pada sepanjang tahun 2019 lalu, mereka hanya berfokus pada pembangunan trotoar dan penataan jalur sepeda. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- Sidang Paripurna PRSSNI Jabar Dorong Optimisme Radio di Era Digital
- Kampung Merdeka Alfamidi Medan Diresmikan, Kenalkan Pengelolaan Sampah Lewat Budidaya Maggot
- Kapolri Bentuk Satgassus Penerimaan Negara dan Berikut Sosok yang Ditunjuk
- Jelang Puncak Haji, Prof Niam Himbau Jamaah Patuhi Jadwal Lempar Jumrah saat Di Mina
- Elemen Masyarakat Tegaskan Penolakan terhadap Aksi 20 Mei
- MUI : Jangan Sebar Berita Bohong, Fitnah dan Tidak Objektif Pada Walikota, terkait Kasus Pengadaan Alat Olahraga.
- Wamenaker Dukung Perlindungan untuk Pengemudi Ojol Jelang Aksi Unjuk Rasa Besar-besaran
- KORMI Tegaskan Komitmen Pembinaan Inorga dan Luncurkan Logo dan Maskot FORKOT IV 2025
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Usulkan Jalur Prioritas Tol untuk Transportasi Publik dalam Peresmian Rute Baru TransJabodetabek Vida–Cawang
- Kejari Kota Bekasi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Alat Olahraga
- Cegah Dimanfaatkan untuk Pragmatisme Politik, UU Zakat Kembali Digugat
- Prestasi Bulu Tangkis tak Bisa Diraih Instan
- 11 Tuntutan Buruh di May Day 2025
- Dahnil Anzar Simanjuntak Soroti Urgensi Petugas Haji Perempuan dalam Raker Komisi VIII DPR RI
- Gubernur 'Konten' Dedi Mulyadi dan Jebakan Komunikasi Artifisial
0 Comments