Kamis, 16/01/2020 12:18 WIB
Ketua DPRD DKI Minta Anies Tidak Resisten Terkait Banjir
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi meminta agar Anies Baswedan tidak resisten terhadap usulan yang diberikan kepadanya untuk mengatasi masalah banjir.
Pras menyayangkan sikap dari Anies yang dinilai tidak mau mendengarkan saran dari Presiden Jokowi perihal penanganan masalah banjir meskipun dahulu ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Jangan merasa pintar sendiri gitu, kan Pak Presiden juga dulu pernah jadi Gubernur, apa yang bagus kan tidak ada salahnya untuk kita teruskan," ujar Pras.
Menurut Pras, sebagai orang yang juga pernah memimpin ibu kota, Presiden Jokowi tentu mempunyai saran yang bagus dan program yang bisa dilanjutkan oleh Anies karena pernah menangani banjir besar yang terjadi pada tahun 2012 silam.
"Jadi jangan mentang-mentang beda gaya tiap kepala daerah, lalu menolak semua usulan yang ada. Ya nggak boleh gitu, kita kan mencari solusi bersama untuk perbaikan kota ini," tutupnya.
Seperti diketahui bahwa pada awal tahun 2020 lalu sejumlah daerah terkena dampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek.
Akibat banjir tersebut, sejumlah pihak mempertanyakan program penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya pada sepanjang tahun 2019 lalu, mereka hanya berfokus pada pembangunan trotoar dan penataan jalur sepeda.
Bahkan beberapa warga Jakarta telah melayangkan gugatan ganti rugi terhadap Pemprov DKI Jakarta akibat musibah banjir awal tahun ini hingga senilai Rp42,3 miliar. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments