Rabu, 15/01/2020 15:12 WIB
PKS: Pemerintah Jangan Sembrono Cabut Subsidi Gas 3 kg
Tabung gas 3 kg (istimewa)
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto meminta Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), berhati-hati membuat rencana menarik subsidi LPG 3 kilogram (kg) mulai semester II tahun 2020.
Sebelum menetapkan kebijakan ini pemerintah diminta menyiapkan data jumlah masyarakat miskin yang akan menerima kompensasi dari penghilangan subsidi LPG 3 kg tersebut.
"Kebijakan itu harus diperhitungkan secara cermat. Jangan sembrono, karena kebijakan penarikan subsidi Gas 3 kg akan berdampak luas bagi masyarakat," kata Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/1).
Ia menyebut, PKS pada dasarnya memaklumi rencana kebijakan tersebut. Asalkan pada saat yang sama pemerintah menyediakan kompensasi langsung kepada masyarakat.
Pihaknya sepakat bahwa subsidi diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, bukan pada komoditas yang disalurkan. Untuk itu PKS meminta Kementerian ESDM menghitung secara cermat besaran jumlah masyarakat miskin calon penerima kompensasi pencabutan subsidi LPG 3 kg.
"Agar pemberian kompensasi tersebut lebih tepat sasaran," ujar Mulyanto.
Menurutnya, sedikitnya ada dua hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pendistribusian kompensasi penarikan subsidi LPG 3 kg. Pertama, kompensasi diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan data by name by address yang akurat.
Kedua, kelebihan anggaran subsidi LPG 3 kg dapat dialihkan untuk subsidi listrik sehingga harga listrik untuk golongan rumah tangga tidak mampu 900 VA tidak naik.
"Kami juga berharap pada saat yang sama pemerintah gencar mengembangkan jaringan gas alam. Agar kebutuhan gas yang murah bagi masyarakat tetap terpenuhi. Ini akan mengurangi secara signifikan ketergantungan kita pada impor gas. Dengan demikian defisit transaksi berjalan dan penggerusan devisa karena impor LPG dapat dikurangi," tegas Mulyanto.
Seperti diberitakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana tidak lagi memberikan subsidi untuk LPG 3 kg atau yang biasa dikenal dengan tabung melon pada semester II tahun ini.
Penyaluran subsidi tidak lagi diberikan pada tabung gas 3 kg, tetapi ke penerima, yaitu masyarakat kurang mampu. Dengan demikian harga tabung melon yang dijual akan disesuaikan dengan harga pasar.**
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Sulitnya UMKM Bertahan di Tengah Pandemi
- Pengamat Proyeksi Ekonomi RI Anjlok Minus 3 pada 2020
- Kemenperin Dorong Sektor Industri Kembangkan Utilitas Guna Tingkatkan Ekonomi Nasional
- Program Bedah Rumah Kementerian PUPR Serap 236.689 Pekerja
- Bayar Cicilan Tunggakan BPJS Kesehatan Bisa Melalui BRI
- Sopir Angkutan Umum Keluhkan Tarif Tol Naik di Tengah Pandemi
- BPS Catat Terjadi Deflasi 0,05 Persen pada Agustus 2020
- Menkeu Pastikan Pemberian Paket Data Hingga 31 Desember
- BPS: 54,1 Juta Orang Ikuti Sensus Penduduk Online
- Diversifikasi untuk Capai Ketahanan Pangan
- Kebijakan Pangan Perlu Fokus Capai Ketahanan dan Kelancaran Distribusinya
- Lompatan Besar Ekonomi Lewat Industri Siber
- Kebijakan Perdagangan Bebas Mampu Dorong Kinerja Ekspor Indonesia
- Tekan Laju Covid-19, Pemerintah Perlu Hapus Tarif Produk Farmasi
- Dampak Pandemi, GudangAda Hadirkan Solusi Bagi Pedagang Tradisional FMCG
0 Comments