Ahad, 12/01/2020 12:50 WIB
Kemenag Cabut Izin 11 Penyelenggara Umrah, Berikut Daftarnya
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, M. Arfi Hatim
JAKARTA, DAKTA.COM - Kementerian Agama mencabut izin operasional 11 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, M. Arfi Hatim menegaskan sanksi pencabutan izin diberikan karena sampai batas waktu yang ditentukan, ke-11 PPIU tersebut tidak melakukan sertifikasi sebagai Biro Perjalanan Wisata (BPW).
Padahal, sertifikasi BPW bagi PPIU menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
Menurut Arfi, Pasal 48 ayat (4) PMA 8/2018 mengatur, paling lama satu tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini, PPIU wajib memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata.
Jika tidak bisa dipenuhi, maka pada ayat (5) diatur sanksi izin operasionalnya sebagai PPIU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
“Sampai batas akhir yang telah ditentukan di tahun 2019, mereka tidak menyerahkan sertifikat BPW. Bahkan, mereka juga tidak menyampaikan laporan progres sertifikasinya. Oleh karena itu, sesuai ketentuan, izin operasionalnya dicabut,” tegas Arfi di Jakarta, dalam keterangnnya yang diterima Ahad (12/1).
Sejak terbit PMA 8 Tahun 2018, PPIU diberikan waktu satu tahun untuk melakukan sertifikasi sebagai BPW.
Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Regulasi tersebut mengamanatkan pelaksanaan sertifikasi BPW.
Berikut daftar 11 PPIU yang dicabut izinnya:
1. PT Madani Mitra Mulia
2. PT Kayangan Mandiri Utama
3. PT Witami Prabuana Cipta
4. PT Arhas Bugis Tour & Travel
5. PT Arthayu Jeanan Lintasbuana
6. PT Alharam Wisata Illah
7. PT Hijau Tumbuh Kembang
8. PT Fahmul Fauzy
9. PT. Kalam Imran Farok Tours
10. PT Praba Arta Buana Utama dan
11. PT Fatuha Amanah Wisata Insani.
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Keberadaan GKI Yasmin Langgar Hukum Bukan Intoleransi
- Ancaman Permanen, Solusi Permanen
- Miliki Kepekaan, Cegah Risiko Bunuh Diri
- DPR Belum Perlu Bentuk Pansus Asabri
- Panglima TNI: Sinergitas TNI-Polri Ciptakan Stabilitas Keamanan Nasional
- Karhutla Riau Jerat Sembilan Tersangka
- Ketua DPRD DKI Minta Anies Tidak Resisten Terkait Banjir
- PKS DKI Bela Anies Perihal Normalisasi
- TNI Konsisten Dukung Program BKKBN
- MPR Apresiasi Jaksa Agung Tetapkan Lima Tersangka Kasus Jiwasaraya
- Ilusi Mobilitas Ekonomi
- Bamsoet Dorong KPK Selidiki Kasus Jiwasraya dan Asabri
- Bamsoet: Pemberantasan Korupsi Jangan Buat Gaduh Iklim Investasi
- KP2C Ajukan Empat Rekomendasi Atasi Banjir Sungai Cileungsi
- Mr. Pavel Presentasi Coklat Halal Belgia Bersama IITCF di Jakarta
0 Comments