Sabtu, 11/01/2020 11:02 WIB
Rumah Zakat Resmikan Kerjasama Pengelolaan ZIS dengan PT Pegadaian
Rumah Zakat Resmikan Kerjasama Pengelolaan ZIS dengan PT Pegadaian
JAKARTA, DAKTA.COM - Rumah Zakat meresmikan kerjasama dengan PT Pegadaian (Persero) pada Rabu (8/1). Kerjasama tersebut meliputi pembayaran zakat, infak, sedekah, dan berbagai kegiatan sosial lainnya.
“Nantinya kita akan melakukan integrasi sistem dana zakat, infak, sedekah, dan kegiatan sosial. Kurban yang dibayarkan oleh nasabah Pegadaian akan diteruskan melalui Rumah Zakat,” kata Kuswiyoto, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero).
Kuswiyoto menambahkan, kerjasama yang dijalin dengan Rumah Zakat bisa memberikan keuntungan dan kebermanfaatan yang lebih luas. Ia juga berharap dapat meningkatkan jaringan bisnis.
“Kami menyambut baik kerjasama ini, karena akan semakin memudahkan masyarakat untuk berbagi. Insya Allah amanah ini akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Nur Efendi, CEO Rumah Zakat.
Dengan adanya kerjasama tersebut, Nur berharap akan semakin banyak penerima manfaat yang merasakan manfaatnya dari berbagai program yang diinisiasi oleh Rumah Zakat . Dengan demikian masyarat Indonesia bisa lebih mandiri dan berdaya dari hasil dana zakat yang dikelola dengan baik.
| Editor | : | Dakta Administrator |
| Sumber | : | Rilis Rumah Zakat |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments