Kamis, 26/12/2019 08:26 WIB
Kecelakaan Bus Sriwijaya, Ahmad Syaikhu Desak Pemerintah Tingkatkan Pengawasan
Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Komisi V DPR Ahmad Syaikhu prihatin dengan terjadinya kecelakaan Bus Sriwijaya yang menewaskan 28 orang dan 13 luka-luka. Politisi PKS itu mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap kelaikan moda transportasi umum.
Seperti diberitakan, bus naas tersebut berangkat dari Bengkulu menuju Palembang. Awalnya bus membawa 27 penumpang. Di tengah perjalanan, bus menaikkan sejumlah penumpang gelap. Bus kemudian mengalami kecelakaan dengan terjun ke jurang ketika melintas di Liku Lematang, Desa Prahu Dipo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, Selasa (24/12/2019).
Penyebab kecelakaan ini diduga karena supir mengantuk dan setelah dilakukan ramp check bus tersebut juga terbukti tidak dalam kondisi layak jalan.
"Peristiwa ini sungguh memprihatinkan. Bagaimana bisa bus yang tidak layak jalan diizinkan beroperasi?," ujar Syaikhu kepada Dakta, Kamis (26/12).
Kecelakaan ini bukti tidak adanya kontrol optimal dan reguler dari pemerintah. Karena itu, Syaikhu mendesak agar pemerintah meningkatkan pengawasan.
"Pemerintah harus meningkatkan pengawasan agar kejadian tragis tersebut tidak terulang," tegas Syaikhu yang mewakili Dapil Jabar VII meliputi Kab. Bekasi, Karawang, dan Purwakarta itu.
Menurut Syaikhu, kejadian ini kerap terjadi. Masih segar dalam ingatan kecelakaan beruntun di jalan tol Purbaleunyi yang melibatkan beberapa kendaraan, juga diakibatkan kendaraan yang tidak layak jalan.
Padahal sesuai amanat UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seharusnya penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan wajib memenuhi standar keselamatan.
Syaikhu melihat, di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan. Contoh, praktik Uji KIR yang lebih banyak formalitasnya dan masih banyaknya permainan antara pemilik PO Bus, pengemudi, dengan oknum petugas dinas perhubungan membuat angkutan jalan menjadi jauh dari standar keselamatan yang diharapkan.
Selain itu pengurusan KPS (Kartu Pengawasan) yang lama dan berbelit-belit akibat belum sinkronnya sistem layanan online antara Direktorat Angkutan dan Multimoda (AMM) Direkrorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub dengan kondisi di lapangan juga berkontribusi terhadap lemahnya pengawasan.
Syaikhu melihat peristiwa ini sebagai momentum reformasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yakni dengan segera merevisi UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian diikuti dengan perbaikan sistem dan modernisasi peralatan dalam rangka pengaturan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih baik. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- Ulama Siap Jadi Jurkam Tri Adhianto pada Pemilu 27 November 2024
- Faisyal Hermawan Pastikan Tak Maju Cawalkot Bekasi, Tapi Usung Penuh Tri Adhianto
- Pilkada Kota Bekasi, Orange - Kuning Sudah Jalin Komunikasi
- Diajak Tri Adhianto Sahur Bersama, Mak Nisah Nangis Terharu
- RS Paramedika Resmi Beroperasi, Komitmen Melayani Kesehatan Masyarakat
- WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Bekasi 5 - Harapan Indah
- Kekurangan Ribuan Surat Suara di Mustikajaya, Heri Koswara: KPU Kota Bekasi Dipertanyakan Profesionalitasnya
- Presiden PKS Serahkan Rekomendasi Calon Wali Kota Bekasi ke Heri Koswara
- WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Bekasi 4 Jatiasih
- Berapi-api, Sambutan Herkos Bakar Semangat Peserta Kampanye di Bekasi Timur
- Ratusan Warga Kota Bekasi Akui Terbantu Program Sembako Murah TKRPP, Doakan Ganjar-Mahfud Presiden 2024
- BPBD Kota Bekasi Siap Hadapi Bencana Hidro Metrologi.
- Mantan Kadis LH Kota Bekasi Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Ekskavator dan Buldoser
- Kodim 0507/Bekasi Ajak Ratusan Anak Yatim Bermain Salju di Mall
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menyalahi aturan
0 Comments