Nasional / Ekonomi /
Follow daktacom Like Like
Ahad, 22/12/2019 09:38 WIB

Begini Penghitungan Pajak bagi Apoteker

Bincang Publik bersama Kanwil DJP Jabar III tentang aspek perpajakan bagi Apoteker
Bincang Publik bersama Kanwil DJP Jabar III tentang aspek perpajakan bagi Apoteker
BEKASI, DAKTA.COM - Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
 
Seorang apoteker apabila sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 
Pelaksana Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP Jabar III, Risang Ekopaksi mengatakan, fotokopi NPWP apoteker merupakan salah satu kelengkapan dokumen administratif untuk memperoleh Surat Izin Apotek. Hal itu tertuang dalam Pasal 13 (2) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2017.
 
Bagi apoteker yang belum memiliki NPWP, dapat segera mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau melalui e-Registration pada www.pajak.go.id.
 
"Jika sudah memiliki NPWP, ingat kewajiban anda untuk menghitung dan membayar pajak, serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)," ujarnya dalam Bincang Publik di Radio Dakta.
 
Bagaimana Penghitungan Pajak untuk Apoteker?
 
Tarif Pajak Penghasilan
1. Tarif Pasal 17 UU PPh x Dasar Pengenaan PPh (untuk apoteker yang tidak memenuhi kriteria PP 23 / 2018)
2. 0,5% x Omzet (dalam periode tertentu untuk apoteker yang memenuhi kriteria PP 23 / 2018)
 
Kriteria PP 23 Tahun 2018
1. WP Orang Pribadi atau WP Badan berbentuk Koperasi, CV, Firma, atau PT.
2. Menerima penghasilan kotor tidak melebihi 4,8 miliar Rupiah dalam 1 Tahun Pajak.
 
Sementara itu, untuk apoteker yang menerima penghasilan kotor melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, maka wajib mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak atau PKP.
 
Kewajibannya adalah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas objek PPN, yaitu penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh apoteker yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 
Tarifnya adalah 10% x Dasar Pengenaan Pajak. Pengusaha Kena Pajak diwajibkan membuat Faktur Pajak Elektronik.
 
Sedangkan untuk pelaporannya, apoteker wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan setahun sekali.
 
Pelaksana Kanwil DJP Jabar III, Nizar Maulana menambahkan pelaporan SPT Tahunan tersebut harus dilaporkan paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi, jangka waktu pelaporan SPT Tahunan dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret setiap tahun.
 
"Jika apoteker telah membantu rakyat menjadi sehat, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan taat, maka negara kita akan semakin kuat," jelas Nizar Maulana. **
 
Editor : Asiyah Afiifah
Sumber : Radio Dakta
- Dilihat 645 Kali
Berita Terkait

0 Comments