Kamis, 19/12/2019 08:30 WIB
Kader Golkar Minta Rekomendasi Cawabup Bekasi Dievaluasi
Kader Golkar Kabupaten Bekasi mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bekasi
CIKARANG, DAKTA.COM - Proses pendaftaran pemilihan wakil bupati yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan (panlih) DPRD Kabupaten Bekasi mulai dibuka pada 18-19 Desember 2019.
Dalam proses pendaftaran ini, banyak terlihat spanduk yang dipasang di halaman gedung DPRD Kabupaten Bekasi, bahwasanya ada penolakan dari kader Golkar Kabupaten Bekasi yang meminta agar rekomendasi cawabup dievaluasi.
Selain itu dalam spanduk juga bertuliskan yang intinya menolak cawabup Bekasi yang bukan berasal dari Kabupaten Bekasi.
Kader Golkar Kabupaten Bekasi yang sebagian besar merupakan demisioner pengurus DPD Golkar itu juga mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bekasi untuk meminta agar proses pendaftaran cawabup ditunda.
Demisioner Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum DPD Partai Golkar Golkar Kabupaten Bekasi, Arif Rahman Hakim mengatakan kader di Kabupaten Bekasi meminta supaya mekanisme cawabup ditempuh sesuai aturan, karena dua nama yang muncul dan direkomendasikan, yakni Ahmad Marzuki dan Tuty Yasin langsung diputuskan tanpa melalui proses uji kepatutan dan kelaikan.
"Padahal dalam proses pendaftaran bakal calon wakil bupati ada 18 orang yang mendaftar, dari mereka tanpa dilakukan penjaringan," ucapnya di Cikarang, Rabu (18/12).
Senada dengan itu, Demisioner Wakil Ketua Bidang Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Roni Harjanto mengaku bakal menolak calon wakil bupati yang direkomendasikan dari Partai Golkar. Sebab, nama yang muncul salah satunya bukanlah keinginan kader Partai Golkar.
Pihaknya berharap, yang menjadi Wakil Bupati Bekasi, betul-betul yang diterima oleh kader Golkar Kabupaten Bekasi dan juga masyarakat.
Untuk itu, DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi mengaku telah meminta pertimbangan DPP Partai Golkar untuk meninjau ulang nama yang direkomendasi menjadi wakil bupati.
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Pemkab Bekasi Tegaskan Biaya Rapid Test Hanya Rp150 Ribu
- Kadin Dorong Pengusaha Manfaatkan Stimulus Pajak
- IDI & Aice Group Serukan Asupan STM dan Olah Raga Untuk Melawan Covid-19
- Pemkab Bekasi Belum Izinkan Resepsi Pernikahan
- Pembelajaran Tatap Muka di Kabupaten Bekasi Belum Bisa Dilakukan
- Pemkab Bekasi Didesak Percepat Perluasan TPAS Burangkeng
- Rekor Topping Off Terbanyak, MURI Beri Penghargaan Meikarta
- MUI Gagas Cover Al Quran Bernuansa Batik Khas Bekasi
- Kecamatan Setu Koordinasi Sampah Masuk TPAS Burangkeng ke DLH
- Selama Covid-19 Konsumsi Air Bersih Meningkat, Pembayaran Menurun
- Korupsi, Mantan Kades Karangasih Dituntut 1,6 Tahun Penjara
- Pemkab Bekasi Segera Fungsikan BLK
- DPR Desak Pemkab Bekasi Tegas pada Protokol Kesehatan di Perusahaan
- Masyarakat Wilayah Utara Bekasi Minta Realisasi Pemekaran
- Muncul Klaster Unilever, Bupati Bekasi Perketat Kawasan Industri
0 Comments