Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu
DAKTA.COM - Oleh: Ahmad Syaikhu (Mantan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2013-2018)
Kartu Sehat berbasis NIK (KS) memang semacam kartu ajaib yang banyak memberikan solusi pada situasi yang sulit saat seseorang menderita sakit.
Ibarat asuransi unlimited, tentu saja KS berkosekuensi memerlukan penyiapan dana yang besar. Jika pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan, tanpa mengorbankan sektor kehidupan masyarakat lainnya, tidak masalah untuk membiayai kesehatan warganya sendiri.
Di samping kemampuan keuangan daerah, tentu saja kesesuaian dengan aturan dari pemerintah pusat juga harus dijadikan pegangan karena kita hidup di NKRI. Pemerintah pusat menghendaki layanan kesehatan di daerah diintegrasikan dengan program JKN yang berlaku secara nasional.
Itulah sebabnya, dalam pembahasan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2018, Pansus LKPj yang diketuai oleh Saudara Daryanto dari partai Golkar mengeluarkan rekomendasi agar KS diintegrasikan dengan program JKN. Memang pada saat itu yang membacakan laporan akhir pansus adalah Saudara Chairoman dari PKS, atas permintaan pimpinan Sidang Paripurna pada saat itu.
Adalah sebuah kesalahan saat kisruh Kartu Sehat semua dikambinghitamkan kepada ketua DPRD dari PKS. Sebagai orang yang pernah membidani lahirnya Kartu Bekasi Sehat (KBS) sebelum lahirnya KS, tentu saja tidak logis kalau PKS menolak pemberlakuan KS, justru dulu saya yang menginisiasi lahirnya KBS.
Hanya saja, secara normatif tetap harus sejalan dengan berbagai aturan perundangan yang ada. Itulah yang diinginkan oleh PKS. Apalagi Ketua DPRD juga telah mengetuk palu pengesahan APBD 2020 yang di antaranya adalah persetujuan dilanjutkannya program Kartu Sehat.
Dengan adanya demo dari berbagai pihak, termasuk para TKK, yang menimpakan kesalahan kekisruhan KS ini pada kader PKS yang tengah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi, menurut saya ini adalah salah alamat. Kisruh sebenarnya adalah masalah kesesuaian aturan yang belum sinkron antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Jika PKS terus disalahkan dan dikambinghitamkan, maka saya sebagai Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat akan memerintahkan kepada DPD PKS Kota Bekasi dan Fraksi PKS Kota Bekasi untuk mengambil sikap dan positioning yang tegas dalam kisruh KS ini.
Semoga semua pihak dapat berpikir secara jernih dan mencari solusi dari permasalahan ini. **
| Reporter | : | Warso Sunaryo |
| Editor | : |
- Semarak Ramadhan 1445 H, Radio Dakta Bagikan 300 Bingkisan
- IPB UNIVERSITY DORONG ARM HA-IPB BERKONTRIBUSI UNTUK PROGRAM MBKM
- Promo JSM Alfamidi 8 - 11 Februari 2024
- Promo JSM Alfamidi 25 - 28 Januari 2024
- Promo JSM Alfamidi 12 -14 Januari 2024
- RILIS AILA INDONESIA TERKAIT PERILAKU LGBT DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
- PROMO ALFAMIDI
- PPP Gelar Pelatihan Saksi
- Timezone SMB Hadirkan Social Bowling Pertama di Bekasi
- Pasar Senggol SMB, Jelajahi Cita Rasa Kuliner Asia
- PROMO ALFAMIDI SEPTEMBER 2023
- PROMO ALFAMIDI AGUSTUS 2023
- Kiat Membentuk Tim Sukses Menyusui Untuk Ibu Bekerja
- Asasta, Hunian Konsep Courtyard Rp 900 Juta Podomoro Park Bandung
- PROMO ALFAMIDI JULI 2023
0 Comments