Rabu, 11/12/2019 10:53 WIB
PGN Diminta Serius Wujudkan Target 30 Juta Sambungan Gas
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Mulyanto
JAKARTA, DAKTA.COM - Komisi VII dari Fraksi PKS Mulyanto meminta PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyiapkan sistem manajemen yang lebih terpadu agar target penyambungan jaringan gas dapat terealisasi sesuai waktu yang ditentukan.
Mulyanto mengingatkan bahwa target yang dibuat PGN kali ini cukup fantastis jika dibandingkan dengan rencana tahun 2020-2021 yang hanya 1 juta SRT. Lonjakan target ini diharapkan memang sudah dihitung secara rinci berdasarkan kemampuan riil yang ada. Bukan sekedar daftar keinginan.
“Kami sangat mengapresiasi PGN jika benar-benar dapat mewujudkan target tersebut. Untuk itu PGN harus dapat menjelaskan rencana kerja mewujudkan target besar tersebut. PGN harus dapat menjelaskan berbagai hal terkait dengan tahapan pencapaian target tersebut, mulai dari kejelasan asal pasokan gas yang akan digunakan hingga menghitung besaran biaya yang diperlukan,” ujar Mulyanto dalam keterangannya kepada Dakta, Rabu (11/12).
Mulyanto mengusulkan agar pemerintah memberlakukan domestic market obligation (DMO), yaitu kebijakan mendahulukan pemenuhan kebutuhan pasar domestik sebelum melayani kebutuhan pasar luar negeri. Hal ini penting dilakukan agar kebutuhan gas masyarakat untuk rumah tangga dan industri dapat terpenuhi secara baik.
“FPKS sangat mendukung rencana pengembangan jaringan gas ini karena dapat menurunkan harga jual gas yang ada selama ini. Biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan gas melalui jaringan diperkirakan hanya 40% dari harga yang berlaku sekarang. Ini tentu sangat membantu masyarakat,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
Sebagai informasi, Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso, menyampaikan pemerintah menargetkan membangun jaringan gas 30 juta sambungan rumah tangga (SRT) sampai tahun 2035. Dengan target pengembangan jaringan gas sebesar ini diharapkan pemerintah dapat menghemat subsidi gas lebih besar lagi.
"Sekarang saja dengan basis 1 juta SRT dapat dihemat sebesar Rp1,19 triliun per tahun," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR-RI, Senin (9/12) kemarin. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- DPC PKB Kabupaten Bekasi Tiru Slepet Imin Untuk Jaring Aspirasi Pemilih di Pilkada
- PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) Laporkan Pra Penjualan Rp1.301 Miliar di Tahun 2023
- Ketum ASPHRI Tekankan Pentingnya Pembayaran THR oleh Perusahaan
- Tiga Partai Besar Tunggu Keputusan, Kinerja Gakkumdu Kabupaten Bekasi Dipertaruhkan
- Bawaslu Putuskan PPK Cikarang Barat Bersalah Saat Lakukan Pleno
- Pemkab Bekasi Rotasi-Mutasi Sebanyak 153 ASN Eselon III dan IV
- FajarPaper Gelar Donor Darah Untuk Jaga Ketersediaan Stok Darah Selama Ramadhan
- Merek Produk Alat Rumah Tangga Inovatif BOLDe, Buka Store di AEON Deltamas
- Pemerintah Kabupaten Bekasi Bergerak Cepat dalam Pemulihan Dampak Longsor di Kampung Legok Cariu Bojongmangu
- Tingkatkan Generasi Pintar di Indonesia, LPCK Gelar Kegiatan CSR Lippo Cikarang Mengajar
- Pemkab Bekasi Terus Berinovasi Dekatkan Layanan Publik Melalui Botram
- Polsek Cikarang Barat Tangkap Pelaku Perampasan Motor yang Sebabkan Wanita Terseret
- Sebar Tagar OnengkanBekasi, Rieke Maju Sebagai Cabup di Pilkada Kabupaten Bekasi?
- Gagalkan Aksi Begal di Setu, Pj Bupati Bekasi Beri Penghargaan Bagi Paspampres
- Respon Kasus Wanita Pertahankan Motor Hingga Terseret, Pj Bupati Perintahkan Camat Bantu Patroli Polisi
0 Comments