Senin, 09/12/2019 09:47 WIB
Materi Khilafah Disebut Kontraproduktif terhadap Ketahanan NKRI
JAKARTA, DAKTA.COM - Pengamat Pendidikan Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah menyebut rencana penghapusan seluruh materi ujian di madrasah yang mengandung konten khilafah dan perang atau jihad kontraproduktif terhadap ketahanan NKRI.
"Saya menghormati kebijakan pemerintah yang mengganggap bahwa materi khilafah dan jihad itu kontraproduktif terhadap kecintaan NKRI dan kerukunan umat beragama," terangnya saat dihubungi Radio Dakta, Senin (9/12).
Ia menuturkan, masih banyak materi keislaman yang produktif untuk menjaga ketahanan NKRI dan menjawab permasalahan terkait kebangsaan. Sehingga konten yang mengandung intoleransi akan dihilangkan.
"Masalahnya sebagian guru dan siswa kita menerjemahkan sistem khilafah itu sebagai alternatif atau solusi untuk menggantikan sistem UUD yang kita miliki," katanya.
Meski begitu, menurutnya, materi khilafah tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, karena itu merupakan bagian dari sejarah Islam setelah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW.
Diketahui, seluruh materi ujian di madrasah yang mengandung konten khilafah dan perang atau jihad telah diperintahkan untuk ditarik dan diganti.
Hal itu sesuai ketentuan regulasi penilaian yang diatur pada SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3751, Nomor 5162 dan Nomor 5161 Tahun 2018 tentang Juknis Penilaian Hasil Belajar pada MA, MTs, dan MI.
Selain materi khilafah dan perang, setiap materi yang tidak mengedepankan kedamaian, keutuhan, dan toleransi juga akan dihilangkan. **
Editor | : | |
Sumber | : | Radio Dakta |
- Capaian Positif Migas Kota Bekasi, Dari Balik Modal Hingga Ekspansi ke Luar Daerah
- Sidang Paripurna PRSSNI Jabar Dorong Optimisme Radio di Era Digital
- Kampung Merdeka Alfamidi Medan Diresmikan, Kenalkan Pengelolaan Sampah Lewat Budidaya Maggot
- Kapolri Bentuk Satgassus Penerimaan Negara dan Berikut Sosok yang Ditunjuk
- Jelang Puncak Haji, Prof Niam Himbau Jamaah Patuhi Jadwal Lempar Jumrah saat Di Mina
- Elemen Masyarakat Tegaskan Penolakan terhadap Aksi 20 Mei
- MUI : Jangan Sebar Berita Bohong, Fitnah dan Tidak Objektif Pada Walikota, terkait Kasus Pengadaan Alat Olahraga.
- Wamenaker Dukung Perlindungan untuk Pengemudi Ojol Jelang Aksi Unjuk Rasa Besar-besaran
- KORMI Tegaskan Komitmen Pembinaan Inorga dan Luncurkan Logo dan Maskot FORKOT IV 2025
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Usulkan Jalur Prioritas Tol untuk Transportasi Publik dalam Peresmian Rute Baru TransJabodetabek Vida–Cawang
- Kejari Kota Bekasi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Alat Olahraga
- Cegah Dimanfaatkan untuk Pragmatisme Politik, UU Zakat Kembali Digugat
- Prestasi Bulu Tangkis tak Bisa Diraih Instan
- 11 Tuntutan Buruh di May Day 2025
- Dahnil Anzar Simanjuntak Soroti Urgensi Petugas Haji Perempuan dalam Raker Komisi VIII DPR RI
0 Comments