Nasional /
Follow daktacom Like Like
Senin, 09/12/2019 09:23 WIB

Hari Antikorupsi, DPR Dorong Metode Tatap Muka Dihilangkan

Ilustrasi korupsi (Dakta/Rafi)
Ilustrasi korupsi (Dakta/Rafi)
JAKARTA, DAKTA.COM - Dalam Rangka Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember 2019, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan tindakana korupsi dan perilaku koruptif harus dihilangkan lewat upaya pencegahan dan penindakan.
 
Upaya pencegahan bisa dilakukan dengan menghilangkan metode “tatap muka” sehingga muncul kebijakan seperti penerapan e-tilang, e-samsat, e-procurement, e-budgeting, dan e-planning. 
 
"Langkah tersebut harus terus dilakukan disertai kebijakan memangkas regulasi atau debirokratisasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik menjadi  sederhana, cepat, dan transparan, sehingga tidak ada relevansi untuk menyuap," ucapnya di Jakarta, Senin (9/12).
 
Puan mengatakan, perlu dipahami bahwa keberhasilan gerakan antikorupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjara, tetapi berdasarkan nihilnya orang yang menjalankan tindak pidana korupsi. Karena itu, perlu sebuah sistem yang mampu mencegah upaya-upaya tindak pidana korupsi.
 
Namun, lanjutnya, kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil mencegah tindak pidana korupsi. Karena aksi pencegahan ini ada di hilir. Padahal perilaku koruptif yang lebih berbahaya ada di hulu berupa korupsi kebijakan.
 
Karena itu DPR meminta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di mana KPK menjadi koordinator di  perkuat dengan upaya pencegahan sektor hulu.
 
Selain itu, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi perlu dikampanyekan secara massif agar masyarakat ikut terlibat dalam upaya-upaya pencegahan korupsi. Menanamkan perilaku dan sikap anti-korupsi perlu dilakukan sejak dini sehingga perlu ada pelajaran anti-korupsi di sekolah.
 
"DPR mendukung upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip DPR terbuka, transparan, dan akuntabel," katanya.
 
Ia mengaku, DPR akan membuat sistem untuk meminimalkan penyalahgunaan mekanisme lobi, terutama saat menjalankan fungsi legislasi sehingga lobi-lobi yang terjadi dalam penyusunan Undang-Undang tidak berpotensi menimbulkan tindakan korupsi. **
 
Reporter : Ardi Mahardika
Editor : Asiyah Afiifah
- Dilihat 369 Kali
Berita Terkait

0 Comments