Kamis, 05/12/2019 14:23 WIB
Pertama di Indonesia, Pengawasan Taman Nasional Komodo Gunakan Teknologi Modern
KUPANG, DAKTA.COM - Pemerintah Nusa Tenggara Timur akan menggunakan aplikasi teknologi digital untuk memantau seluruh aktivitas baik di darat maupun di laut di kawasan Taman Nasional (TN) Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores pada 2020.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jelamu mengatakan, Pemda NTT mengandeng satu perusahan teknologi tinggi dari Singapura untuk melakukan kontrol pengawasan di Taman nasional Komodo dengan menggunakan aplikasi teknologi yang sangat moderen.
Menurutnya, teknologi moderen yang digunakan itu mampu mendeteksi berbagai aktivitas semua kapal pesiar, kapal wisata maupun para wisatawan yang datang berwisata di kawasan Pulau Komodo.
"Teknologi itu nanti juga mampu mendeteksi aktivitas pencurian ikan, rusa dan perusakan kawasan taman nasional komodo semuanya bisa terpantau dengan baik," tegasnya di Kupang, Kamis (5/12).
Marius menegaskan, teknologi digital itu memungkinkan seluruh kawasan terpantau termasuk aktivitas wisatawan saat melakukan menyelam di perairan Komodo sehingga ditargetkan pada 2020 aplikasi teknologi ini akan terpasang di TN Komodo.
"Baru pertama kali di Indonesia teknologi itu digunakan di NTT, Kami akan mengelola TN Komodo secara profesional mengikuti pengelolaan taman-taman nasional dunia seperti taman nasional Galapagos dan Taman Nasional di Afrika yang menerapkan sistem aplikasi teknologi tinggi dalam pengawasannya," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah NTT juga akan melakukan pembatasan terhadap kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo, sehingga Pulau Komodo menjadi daerah konservasi serta daerah destinasi wisata yang bermutu tinggi. **
Editor | : | |
Sumber | : | Antara |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments