Bekasi / Kota /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 04/12/2019 09:07 WIB

PT Sinergi Patriot Sarankan Pengelolaan PJU Diambil Alih

PT Sinergi Patriot Bekasi menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara, Selasa (3/12)
PT Sinergi Patriot Bekasi menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara, Selasa (3/12)
BEKASI, DAKTA.COM - Direktur Utama PT Sinergi Patriot Bekasi, Muhammad Fikri Aziz menyarankan agar pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) bisa ditangani oleh pihaknya, sehingga akan terjadi efisiensi anggaran. Bahkan, Fikri optimis bisa menekan penggunaan energi listrik hingga 50 persen.
 
"Berilah penugasan kepada kami, apabila PJU kita kelola. Kita bisa turunkan konsumsi energi hingga 50 persen, demi efisiensi dan keuntungan yang lebih besar," kata Fikri usai menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara, Selasa (3/12/2019).
 
Ia mengaku, selain pengelolaan PJU, PT Sinergi Patriot Bekasi juga siap mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
 
"Termasuk PLTSA, harusnya penugasan kepada BUMD, tidak langsung pemerintah dengan pihak ketiga," imbuhnya. 
 
Ia meyakini pihaknya mampu mengelola PJU dan PLTSa karena selama ini PT Sinergi Patriot Bekasi bertahan dalam mengembangkan bisnis energi kendati penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi terbilang paling kecil bila dibandingkan BUMD yang lain.
 
Sejak dua tahun terakhir, Fikri mengakui tidak mengajukan penyertaan modal kepada pemerintah, karena siklus keuangan perusahaan stabil. Bahkan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi beban terpenuhi 100 persen.
 
"Terakhir kita mendapat penyertaan modal pada Tahun 2017 dengan besaran sekitar Rp5 miliar, itu pun kita gunakan untuk kebutuhan pengembangan, artinya bersifat aset," ungkapnya. 
 
Ia juga mengatakan, capaian target PAD sebesar Rp500 juta pada Tahun 2019 terpenuhi. PT Sinergi Patriot Bekasi sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi, berhasrat mengembangkan bisnis dengan cakupan lebih luas. Hanya saja, pihaknya membutuhkan wewenang yang lebih dari pemerintah.
 
"Bentuk dukungan tidak selalu dari penyertaan modal dari pemerintah. Yang dibutuhkan ruang dan suasana yang kondusif untuk mengembangkan bisnis, yaitu diberi jalan untuk ikut berpartisipasi lebih luas. Misal pengelolaan PJU, jika dikasih ke kami, itu bisa menghasilkan PAD dan meminimalisasi belanja daerah," pungkas Fikri. **
 
Reporter : Warso Sunaryo
Editor : Asiyah Afiifah
- Dilihat 556 Kali
Berita Terkait

0 Comments