Rabu, 04/12/2019 13:59 WIB
Legislator: Butuh Solusi Cepat Atasi Keruwetan BPJS
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah untuk mencari solusi-solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah defisit BPJS Kesehatan. Bukan justru sibuk saling merumitkan persoalan.
Mufida menyampaikan hal tersebut menanggapi polemik pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebutkan salah satu penyebab defisit BPJS adalah praktik operasi cesar.
“Bagi komisi IX, yang terpenting adalah segera menemukan jalan keluar dari semua persoalan defisit BPJS,” kata Mufida dalam siaran persnya, Rabu (4/12).
Mufida melanjutkan, kalaupun ada dugaan-dugaan seperti membengkaknya klaim biaya operasi cesar, penyakit jantung dan lain-lain, yang pertama harus dilakukan adalah melakukan cross check data dan investigasi.
“Validkah data angka cesar 2019 di Indonesia yang dikatakan mencapai 40% atau 2 kali lipat dari standar WHO?” kata Mufida mempertanyakan.
Menurutnya, perlu dicek juga, apakah angka tersebut sudah mencakup data persalinan di bidan, puskesmas dan Rumah Sakit yang tidak dicover BPJS, sehingga diperoleh data yang betul-betul valid.
“Jangan hanya dihitung dari jumlah cesar yang ditangani BPJS, karena banyak jg yang dilakukan dengan biaya mandiri. Jika benar angkanya sampai 40 %, ini tentu hal yang sangat memprihatinkan,” tambah politisi PKS itu.
Semua stakeholder, kata dia, hendaknya tidak saling merumitkan persoalan. Tapi hendaknya duduk bersama, mencari akar masalah lalu menyelesaikannya satu persatu.
Mufida meminta pemerintah sebagai regulator dan BPJS Kesehatan sebagai operator untuk tidak campur aduk dalam menjalankan peran.
“Presiden sendiri dari kunjungan beliau ke beberapa tempat mengatakan, perlu perbaikan manajemen di BPJS. Maka mari kita sama-sama menjaga komentar-komentar yang bisa menimbulkan keresahan. Mari ciptakan ketenangan dan beri solusi-solusi jangka pendek. Bangsa butuh jawaban cepat mengatasi persoalan BPJS ini,” tandas Mufida. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments