Senin, 02/12/2019 09:48 WIB
Kisah Pilu Muslim Uighur yang Tertindas
Talkshow bersama Majelis Nasional Turkistan Timur
BEKASI, DAKTA.COM - Dunia internasional seolah bungkam atas penindasan terhadap Muslim Uighur yang dilakukan oleh rezim Komunis China. Bagaimana tidak, kondisi Muslim Uighur yang 'terbelenggu' di kamp konsentrasi nyata terjadi, tapi kabarnya selalu ditepis oleh pemerintah China.
Presiden Majelis Nasional Turkistan Timur, Seyit Tumtruk menceritakan bagaimana mengenaskannya kondisi Muslim Uighur yang dizolimi oleh rezim Komunis China.
Selama 70 tahun lamanya negeri Islam bernama Turkistan Timur dijajah oleh Pemerintah Komunis Cina. Akan tetapi pada 3 tahun terakhir ini, bukan hanya umat Muslim Uighur yang mendapatkan keberingasan dan penindasan saja melainkan orang non-muslim yang lain juga mendapatkan hal sama ketika mereka berada di sana.
Saat umat muslim dunia bisa bebas beribadah kepada Sang Kholiq setiap waktu, tetapi tidak bagi Muslim Uighur. Mereka dilarang untuk menjalankan ibadah puasa, sholat, bahkan menutup aurat pun tidak diizinkan. Selain itu, Muslim Uighur yang kedapatan berpenampilan layaknya seorang muslim justru dituduh radikal.
Ia menjelaskan, sebenarnya Muslim Uighur berasal dari rumpun Turkistan Timur yang kemudian dijajah oleh China. Lalu, dengan misi untuk membumihanguskan masyarakat Muslim Uighur, Pemerintah China mengganti nama menjadi Xinjiang.
"Peradaban Muslim Uighur dalam Islam amatlah besar dengan sumber daya alam yang melimpah ruah baik di atas tanah maupun di bawah tanah seperti kapas, gandum, kayu, dan sebagainya," kata Seyit menggunakan Bahasa Turki yang diterjemahkan oleh Ridwan selaku penerjemah Bahasa Turki-Indonesia dalam Talkshow bersama Radio Dakta, Ahad (1/12).
Bahkan, lanjutnya, kebutuhan Pemerintah China sebagian besar dipasok dari tanah Turkistan Timur yang saat ini menjadi daerah otonom Xinjiang.
Politik Dua Wajah China
Ia menegaskan, jangan sampai umat Islam terkelabui dengan politik dua wajah Pemerintahan China. Karena mereka menerapkan politik kebohongan dimana, pada satu sisi mereka membela kaum muslim yang ada di Palestina secara zahirnya.
Namun, di sisi lain mereka berambisi sangat tinggi untuk bisa membumihanguskan, menyiksa, dan menzolimi para Muslim Uighur yang ada di Turkistan Timur.
Dengan kondisi yang mengenaskan, Seyit mempertanyakan peran negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di kancah internasional.
Karena seharusnya, lembaga yang mewadahi negara Islam dunia ini membela hak asasi manusia, tapi justru tidak memberikan suaranya ketika Muslim Uighur pada bulan Ramadhan ataupun kesehariannya tidak mendapatkan kebebasan dalam beribadah.
"Kami berharap bukan hanya dari PBB, OKI, dan berbagai lembaga internasional, melainkan kita berharap solidaritas kemanusiaan dari umat muslim dunia untuk menyuarakan kebebasan Muslim Uighur," pungkasnya. **
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- Petugas KRL Penemu Rp500 Juta Diangkat Karyawan Tetap
- Mekanisme Pemotongan Hewan Qurban dari Gugus Tugas
- Hingga Juli, Kemenkes Catat 71 Ribu Kasus DBD
- Kemenag Diminta Bantu Pesantren Atasi Covid-19
- Jelang Pilkada, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tentang Dana Covid-19
- Pilkada saat Corona, Antara Partisipasi dan Keselamatan Jiwa
- Tiga Wilayah di Maluku Utara Resmi Ditetapkan Kawasan Konservasi Perairan
- Sanksi Pergub KBRL Tidak Menyasar Konsumen
- Pondok Modern Gontor Kampus 2 Benarkan Satu Santri Positif Covid-19
- F-PKS Bersyukur Pelatihan Kartu Prakerja Dihentikan
- Alumni ITB Beri Pernyataan Soal Keanggotaan Din Syamsuddin di MWA
- Tahun 2020 Tak Ada Penerimaan CPNS
- Taman Nasional Gunung Rinjani Buka 8 Destinasi Non-Pendakian
- Eijkman: Waspadai Flu Babi G4 Jadi Pandemi
- 91 Juta Data Akun Tokopedia Bocor dan Disebar di Internet
0 Comments