Nasional / Pendidikan /
Follow daktacom Like Like
Ahad, 01/12/2019 12:52 WIB

Potret Pendidikan di Papua; Kekurangan Guru Hingga Sarana Tak Layak

Bupati Mappi, Kristosimus Yohanes Agawemu menerima penghargaan dari Mendikbud, Nadiem Makarim
Bupati Mappi, Kristosimus Yohanes Agawemu menerima penghargaan dari Mendikbud, Nadiem Makarim
CIKARANG, DAKTA.COM - Sarana pendidikan dan tenaga pengajar di wilayah Kabupaten Mappi, Provinsi Papua masih belum memadai.
 
Hal itu dikatakan oleh Bupati Mappi, Kristosimus Yohanes Agawemu seusai menerima penghargaan Dwija Praja Nugraha dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim dalam peringatan HUT PGRI ke 74 dan Hari Guru Nasional 2019 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/11).
 
"Untuk permasalan pendidikan saat menjabat sebagai bupati ditemukan hampir 70 persen kegiatan pendidikan tidak berjalan karena minimnya tenaga pengajar," ungkapnya.
 
Oleh karena itu, ia memiliki terobosan dalam mengatasi persoalan pendidikan, di antaranya mengontrak tenaga pengajar untuk mengisi kekosongan itu, memberikan pelatihan bagi guru dan kepala sekolah, serta mengirimkan putra daerah untuk berkuliah di perguruan tinggi di Yogyakarta agar setelah lulus menjadi guru.
 
Ia menyebut, meski telah mengontrak tenaga guru, tetapi masih belum bisa mengatasi kekurangan guru, saat ini tenaga kontrak ada sebanyak 500 orang dan dibutuhkan setidaknya 1000 guru untuk mengajar di 163 SD, 26 SMP, dan 11 SMA/SMK dengan jumlah penduduk sebanyak 100 ribu jiwa.
 
"Karena dengan jumlah guru tersebut, paling hanya ada dua guru yang mengajar di sekolah," katanya.
 
Untuk itu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dilakukan bisa mengatasi kekurangan guru.
 
Sementara untuk sarana pendidikan, pemerintah daerah juga mengupayakan agar bisa diperbaiki melalui dana otonomi khusus, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).
 
Kurangnya guru di wilayahnya itu disebabkan, karena regulasi dari pemerintah di masa lalu, dimana kebanyakan guru masih lulusan sekolah pendidikan guru (SPG) sementara kebijakannya harus lulusan strata 1 (S1) sehingga banyak yang berkuliah lagi dan meninggalkan muridnya.
 
"Setelah lulus kuliah, mereka juga banyak yang sudah memasuki usia pensiun sehingga tidak bisa mengajar lagi dan terjadi kekosongan," katanya.
 
Kristosimus menambahkan, dalam mengatasi persoalan kurangnya guru, Kabupaten Mappi juga memiliki program guru penggerak daerah terpencil, sehingga diharapkan program ini bisa dilakukan di seluruh Papua bahkan dilakukan secara nasional.
 
Berkaitan program sertifikasi bagi guru, menurutnya untuk implementasi di Mappi sangat membebani keuangan daerah, untuk itu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan diminta mencarikan solusi mengenai hal tersebut.
 
Sementara itu, dengan adanya penghargaan yang ia terima, diharapkan dapat membangun sumber daya manusia di wilayahnya agar menikmati pendidikan seperti di daerah lainnya. **
 
Reporter : Ardi Mahardika
Editor : Asiyah Afiifah
- Dilihat 392 Kali
Berita Terkait

0 Comments