Ahad, 01/12/2019 11:26 WIB
PGRI Desak Pemda Perhatikan Kesejahteraan Guru
Peringatan puncak perayaan HUT PGRI ke 74 dan Hari Guru Nasional 2019 di Stadion Wibawa Mukti
CIKARANG, DAKTA.COM - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintahan di setiap daerah memperhatikan kesejahteraan guru.
Ketua PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan PGRI telah mengikrarkan diri sebagai epicentrum penggerak perubahan bangsa, untuk itu pemerintah daerah harus memperhatikan persoalan pendidikan yang ada di wilayahnya.
"Seperti kekurangan guru harus diisi, memberikan pelatihan, tunjangan profesi, serta memperbanyak sertifikasi bagi guru," katanya saat puncak perayaan HUT PGRI ke-74 dan Hari Guru Nasional di Stadion Wibawa Mukti, Jababeka Cikarang Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/11).
Terkait dengan perhatian dari pemerintah, Unifah menyebut sejauh ini presiden telah membantu guru melalui berbagai programnya seperti penyederhanaan administrasi yang dibuat guru, serta penambahan alokasi CPNS untuk tenaga kependidikan, serta pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS PKK.
Pihaknya juga mengaku kecewaan karena Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam acara tersebut, yang seharusnya dijadwalkan akan hadir dalam kegiatan tersebut. Namun karena kesibukannya, maka Jokowi tidak bisa datang.
Sementara ketika ditanya mengenai adanya potongan gaji guru untuk PGRI di setiap daerah, Unifah menyebut hal itu sebagai sesuatu yang sah.
Potongan itu berdasarkan kesepakatan di antara pengurus PGRI dan guru, yang besarannya Rp4000 sampai Rp6000.
Menurutnya, iuran guru itu untuk kepentingan organisasi PGRI, apalagi sebagai wadah guru, pihaknya tidak mendapat bantuan sama sekali. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Seluruh Pasien Covid-19 di Padang Panjang Sembuh
- DKI Resmi Terapkan PSBL Tingkat RW
- Anies Baswedan Perpanjang PSBB, Juni Jadi Masa Transisi
- MUI: Shalat Jumat Dua Gelombang Tidak Tepat
- KAHMI Rilis 14 Doktor Alumni HMI Berprestasi 2019
- Yorrys Raweyai: Pelajaran Penting Kasus George Floyd Untuk Papua
- Ulama Aceh Kritik Kemenag Terburu-buru Batalkan Haji 2020
- Gubernur Jabar Teken Pergub Menuju New Normal
- Haji 2020 Batal, Begini Prosedur Pengembalian Bipih
- PKS Dukung HIPPI Utamakan UMKM
- Jangan Asal PHK, Perusahaan Harus Terbuka pada Karyawan
- Bamsoet Yakin Sektor Pariwisata Akan Pulih Saat New Normal
- APFI Minta Skema New Normal Segera Dibuat Bantu Industri Fotografi
- Menag: Pemberangkatan Haji 2020 Ditiadakan
- RUU Ciptaker Dinilai Lebih Memihak Pengusaha Besar
0 Comments