Ahad, 01/12/2019 11:26 WIB
PGRI Desak Pemda Perhatikan Kesejahteraan Guru
CIKARANG, DAKTA.COM - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintahan di setiap daerah memperhatikan kesejahteraan guru.
Ketua PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan PGRI telah mengikrarkan diri sebagai epicentrum penggerak perubahan bangsa, untuk itu pemerintah daerah harus memperhatikan persoalan pendidikan yang ada di wilayahnya.
"Seperti kekurangan guru harus diisi, memberikan pelatihan, tunjangan profesi, serta memperbanyak sertifikasi bagi guru," katanya saat puncak perayaan HUT PGRI ke-74 dan Hari Guru Nasional di Stadion Wibawa Mukti, Jababeka Cikarang Kabupaten Bekasi, Sabtu (30/11).
Terkait dengan perhatian dari pemerintah, Unifah menyebut sejauh ini presiden telah membantu guru melalui berbagai programnya seperti penyederhanaan administrasi yang dibuat guru, serta penambahan alokasi CPNS untuk tenaga kependidikan, serta pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS PKK.
Pihaknya juga mengaku kecewaan karena Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam acara tersebut, yang seharusnya dijadwalkan akan hadir dalam kegiatan tersebut. Namun karena kesibukannya, maka Jokowi tidak bisa datang.
Sementara ketika ditanya mengenai adanya potongan gaji guru untuk PGRI di setiap daerah, Unifah menyebut hal itu sebagai sesuatu yang sah.
Potongan itu berdasarkan kesepakatan di antara pengurus PGRI dan guru, yang besarannya Rp4000 sampai Rp6000.
Menurutnya, iuran guru itu untuk kepentingan organisasi PGRI, apalagi sebagai wadah guru, pihaknya tidak mendapat bantuan sama sekali. **
Reporter | : | Ardi Mahardika |
Editor | : |
- Sidang Paripurna PRSSNI Jabar Dorong Optimisme Radio di Era Digital
- Kampung Merdeka Alfamidi Medan Diresmikan, Kenalkan Pengelolaan Sampah Lewat Budidaya Maggot
- Kapolri Bentuk Satgassus Penerimaan Negara dan Berikut Sosok yang Ditunjuk
- Jelang Puncak Haji, Prof Niam Himbau Jamaah Patuhi Jadwal Lempar Jumrah saat Di Mina
- Elemen Masyarakat Tegaskan Penolakan terhadap Aksi 20 Mei
- MUI : Jangan Sebar Berita Bohong, Fitnah dan Tidak Objektif Pada Walikota, terkait Kasus Pengadaan Alat Olahraga.
- Wamenaker Dukung Perlindungan untuk Pengemudi Ojol Jelang Aksi Unjuk Rasa Besar-besaran
- KORMI Tegaskan Komitmen Pembinaan Inorga dan Luncurkan Logo dan Maskot FORKOT IV 2025
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Usulkan Jalur Prioritas Tol untuk Transportasi Publik dalam Peresmian Rute Baru TransJabodetabek Vida–Cawang
- Kejari Kota Bekasi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Alat Olahraga
- Cegah Dimanfaatkan untuk Pragmatisme Politik, UU Zakat Kembali Digugat
- Prestasi Bulu Tangkis tak Bisa Diraih Instan
- 11 Tuntutan Buruh di May Day 2025
- Dahnil Anzar Simanjuntak Soroti Urgensi Petugas Haji Perempuan dalam Raker Komisi VIII DPR RI
- Gubernur 'Konten' Dedi Mulyadi dan Jebakan Komunikasi Artifisial
0 Comments