Rabu, 20/11/2019 16:10 WIB
Birokrasi Rumit, Investor Ogah ke Indonesia
Ilustrasi investor
JAKARTA, DAKTA.COM - Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal mengungkapkan rumitnya birokrasi Indonesia menjadi faktor penghambat pertumbuhan industri.
"Sebenarnya dampak dari perang dagang itu kini banyak investor yang mulai mengalihkan industri mereka ke kawasan Asia Tenggara, namun hal ini tidak dimanfaatkan oleh pemerintah," papar Faisal, di kawasan Menteng, Rabu (20/11).
Faisal mengatakan adanya kebijakan yang kerap tidak sinkron dengan iklim investasi seperti upah buruh yang murah, tetapi tidak diimbangi dengan kemudahan dalam perolehan bahan baku industri.
"Makanya investor itu lebih memilih negara lain. Vietnam misalnya, bahan baku mereka tidak murah, tapi birokrasinya sangat efisien," imbuhnya.
Perang dagang antara Amerika dan China ini membuat kondisi perekonomian di kawasan Asia, mulai mengalami kontraksi.
Hal ini juga diprediksi masih akan menjadi salah satu tantangan eksternal bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang selalu stagnan di angka 5%. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Wisatawan China Jatuh ke Jurang Saat Foto di Kawah Ijen, Menparekraf Beri Imbauan Tegas
- Usai Putusan MK, Istana akan Siapkan Proses Transisi ke Prabowo-Gibran
- 23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit
- MK Tolak Gugatan Pilpres yang Diajukan Ganjar-Mahfud
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
0 Comments