Opini /
Follow daktacom Like Like
Selasa, 12/11/2019 10:22 WIB

Bobroknya Perekonomian Rezim, Ditutup dengan Isu Radikalisme

Ilustrasi berantas radikalisme (Dakta/Rafi)
Ilustrasi berantas radikalisme (Dakta/Rafi)

DAKTA.COM - Oleh : Sri Puji Hidayati

 

Narasi radikalisme kembali digaungkan senyaring-nyaringnya dan sesering mungkin oleh pemerintahan di rezim yang baru. Para pembantu kepala pemerintahan rajin menyuarakan narasi tersebut di tempat kerjanya masing-masing. Narasi dibuat dengan untaian kata seindah mungkin. Membuat rakyat terbuai dan lupa tentang apa yang menimpanya.

 

Padahal, narasi radikalisme yang rajin diteriakkan oleh para pembantu rezim ini tentu bukan tanpa sebab. Ada sesuatu yang disembunyikan dan ditutupi dengan narasi tersebut. Tokoh nasional Rizal Ramli menyinyalir bahwa isu radikalisme ini sebagai upaya pengalihan isu dari ketidakmampuan pemerintah mengatasi masalah ekonomi yang nyungsep.

 

Perang melawan radikalisme terus digencarkan oleh rezim ini secara terbuka dan terang-terangan. Narasi radikalisme akan menjadi alat legitimasi rezim membungkam atau menekan siapa saja yang tidak sesuai dengan keinginan penguasa rezim.

 

Definisinya dibuat multitafsir sehingga memungkinkan untuk memukul siapa saja, baik yang masuk dalam definisinya ataupun yang dianggap mengancam negera ala rezim yang berkuasa saat ini.

 

Setiap kelompok Islam yang kritis dan berseberangan dengan apa yang diinginkan penguasa rezim akan dilabeli sebagai kelompok radikal. Ironisnya stigma negatif itu dialamatkan hanya kepada kelompok Islam saja dan tidak berlaku bagi kelompok di luar Islam.

 

Rezim yang berkuasa saat ini nampaknya fokus terhadap proyek deradikalisasi. Rezim menganggap radikalisme ini berbahaya bagi persatuan dan kesatuan negeri. Sehingga mereka bergerak cepat untuk melawan radikalisme, dengan berbagai cara dan upaya.

 

Menteri Agama Fachrul Razi, mantan wakil panglima TNI dengan tegas mengakui bahwa ia diberi tugas Presiden Jokowi untuk mencari terobosan dalam menangkal radikalisme. Ia mengatakan sedang menyusun upaya-upaya menangkal radikalisme di Indonesia. Dengan menebar ancaman kepada para ustadz dan penceramah yang dianggapnya menebar radikalisme dan perpecahan.

 

Kategori seperti apa yang dilabeli radikal masih absurd dan tidak jelas. Apakah ustadz yang menyampaikan dalil Al Quran dan Sunah kepada kaum muslimin termasuk kategori radikal?.

 

Masih ingat kita pada tahun 2018, pemerintah menyebutkan telah mengantongi data dari Badan Intelijen Negara (BIN) soal temuan 41 masjid di lingkungan kementerian dan BUMN yang terpapar paham radikalisme.

 

Terkait data tersebut, pemerintah akan mengadakan pendekatan kepada para ustadz. Sementara juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto meluruskan bukan masjid yang radikal, melainkan penceramahnya (Liputan6.com, 23/11/2018).

 

Ketidakjelasan apa dan siapa yang termasuk dalam kategori radikal, menjadikan umat Islam semakin geram. Pasalnya, para ustadz yang dikriminalisasi dituduh sebagai penyebar ujaran kebencian bahkan membuat gaduh di tengah umat Islam atas ceramahnya.

 

Fakta yang terlihat di tengah masyarakat berlawanan, justru mereka yang vokal mengkritik penguasa yang tidak sesuai dengan aturan Ilahi yang langsung dilabeli radikal.

 

Akhirnya tidak sedikit ustadz yang dipenjarakan, bahkan tidak diizinkan untuk berceramah di berbagai tempat atau dipersekusi dakwahnya. Dengan dalih ceramah yang disampaikan mengandung unsur radikal.

 

Rakusnya kapitalisme global yang sudah lama diadopsi oleh rezim ini telah membawa berbagai kerusakan, kerugian, dan berbagai masalah. Salah satu masalah terbesar yang menimpa rezim ini adalah kondisi perekonomian yang semakin menurun, hancur bahkan diprediksi akan mengalami krisis.

 

Tokoh nasional mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu Rizal Ramli mengatakan sudah memprediksi bahwa ekonomi Indonesia bakal nyungsep tahun ini. Pertumbuhan ekonomi diprediksi tidak sampai 5 persen. (harianaceh.co.id, 28/10/2019).

 

Hal senada juga diungkap oleh akademisi Universitas Lampung, Budiyono. “Pemerintah dengan Kabinet Indonesia Majunya tidak mampu memperbaiki ekonomi Indonesia saat ini, apalagi dengan susunan Menteri Keuangan yang masih sama dari periode sebelumnya,” ujarnya. (Radartvnews.com, 28/10/2019).

 

Isu Radikalisme untuk Menutupi Hancurnya Perekonomian

 

Rizal Ramli mengatakan isu radikalisme yang didengungkan pemerintah bukan hal yang aneh. Beliau mengaku telah mencium ada maksud lain dari pemerintah dengan terus mendengungkan isu radikalisme. Di antaranya, untuk menutupi peforma ekonomi yang kembali memburuk di tahun ini.

 

Menurutnya, isu ini akan terus dimainkan dalam setahun pemerintahan yang baru dilantik ini. “Setahun ke depan agaknya akan digoreng terus isu 3R (radikalisasi, radikulisasi, & radikolisasi),” tulis RR, begitu dia biasa disapa, di akun twitternya @RamliRizal, Ahad (27/10/2019).

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh tokoh masyarakat Papua, Christ Wamea yang mengingatkan agar pemerintah tidak melulu ‘jualan’ isu radikalisme. Dirinya khawatir isu itu sengaja dimunculkan menutupi masalah yang jauh lebih besar. “Seakan-akan radikalisme menjadi momok di negeri ini. Padahal yang jadi momok adalah ekonomi yang hancur,” kata Christ Wamea di laman resminya, Ahad (27/10/2019). (indonesiainside.id, 27/10/2019).

 

Masalah hancurnya perekonomian adalah masalah paling besar yang harus segera diselesaikan. Kita bisa meraba, banyak pengusaha yang mengeluh atas sektor riil yang macet, tidak bergerak. Daya beli masyarakat turun karena harga - harga mahal. Sehingga mengakibatkan pertumbuhan perekonomian menjadi lambat bahkan macet. Utang negeri yang tembus Rp5.000 triliun.

 

Deindustrialiasi yang tidak terbendung, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun ikut gulung tikar. Angka pengangguran yang semakin meningkat, PHK massal mulai terjadi lagi dan lapangan kerja yang keberadaannya tidak tahu untuk siapa. Negeri ini juga mengalami kemiskinan yang tak kunjung turun secara berarti.

 

Harga-harga kebutuhan pokok terus melambung, masalah kelaparan stunting dan gizi buruk juga tak kunjung usai, warga tidak mampu membeli kebutuhan pokok yang harganya tinggi, belum lagi tagihan pajak yang dibebankan kepada rakyat kian mencekik.

 

Hancurnya perekonomian ditutup-tutupi oleh penguasa rezim hari ini. Mereka rajin berjualan dan promosi tentang radikalisme. Membuat masyarakat terkecoh dengan isu radikalisme. Seakan radikalisme adalah musuh paling berbahaya, radikalisme berbahaya untuk negeri ini, membuat perpecahan, dll.

 

Sementara sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang jauh lebih berbahaya penyebab perekonomian jeblok tidak segera ditindak lanjuti dengan serius.

 

Utang yang sepertinya sudah menjadi andalan rezim hari ini menjadi upaya yang dilakukan. Menteri Keuangan yang menjabat selama dua periode, Sri Muyani mengumumkan rencana akan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing atau global bond. Langkah tersebut diambil karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalami defisit, sementara kebutuhan negara membengkak.

 

Sri Mulyani menyatakan defisit APBN 2019 sebesar Rp199,1 triliun atau 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2019. Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun, sedangkan pendapatan hanya sebesar Rp1.189,3 triliun.

 

Tentu upaya menaikkan perekonomian di negeri ini akan semakin jauh dari harapan, jika hanya dan selalu mengandalkan berhutang.

 

Selain itu, negeri ini juga mempunyai cara lain, cara ini dianggap paling ampuh, yaitu dengan menutupi satu masalah dengan melahirkan masalah baru. Hal ini sering berlaku dilakukan oleh rezim yang mengadopsi sistem demokrasi kapitalisme.

 

Melalui jajaran pembantunya (Menteri) selalu didendangkan dan ditabuh genderang untuk perang melawan radikalisme. Sudah jelas bagi kita, bahwa rezim ini masih terus berjalan dengan sistem demokrasi kapitalis yang sedang menuju kehancuran.

 

Rezim lemah dalam merespons tantangan persoalan sosial-politik. Di samping itu, perekonomian semakin hancur dan dominasi asing di negeri ini semakin menguat.

 

Kebijakan Ekonomi Islam

 

Dalam sistem Islam, terdapat program yang telah teruji dan terbukti nensejahterakan dalam menjalankan perekonomian. Daulah Islam mengadopsi politik gotong royong di antara anggota masyarakat dengan berbagai cara dan sarana yang memungkinkan, sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabat di masa-masa awal berdirinya negara Islam di Madinah.

 

Dilanjutkan dengan mengkaji secara sempurna potensi ekonomi umat yang dilakukan oleh para pakar, terkait dengan ketersediaan sembako, energi, dan lain-lain, termasuk kekayaan milik umum yang dikuasai swasta, baik asing maupun domestik. Begitu khilafah Islam berdiri, kekayaan tersebut harus diambil alih dan dikelola oleh negara.

 

Data kependudukan dimutakhirkan dengan cepat dan seakurat mungkin, seperti jumlah orang miskin, menengah, dan kaya. Agar distribusi barang dan jasa dapat tersalurkan kepada seluruh rakyat dan dijamin dengan baik, maka dibuatlah panduan dan arahan dalam penghematan belanja, agar masyarakat bisa fokus pada kebutuhan bukan keinginan.

 

Yang terakhir mengenai hutang-hutang yang diwariskan rezim sebelumnya, maka pembayarannya bisa dimoratorium. Dana yang tersedia bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan negara.

 

Islam memandang bahwa utang-utang riba menciptakan masalah perekonomian yang besar, hingga kadar utang pokoknya menggelembung seiring dengan waktu sesuai dengan persentase riba yang diberlakukan kepadanya.

 

Akibatnya, ketidakmampuan individu dan negara dalam banyak kondisi menjadi perkara yang nyata. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya krisis pengembalian pinjaman dan lambannya roda perekonomian adalah ketidakmampuan sebagian besar kelas menengah dan atas untuk mengembalikan pinjaman dan melanjutkan produksi.

 

Dan pangkal dari krisis ekonomi sekarang adalah ekonomi ribawi yang salah satu pilar pentingnya adalah bursa saham yang merupakan transaksi batil, karena itu bursa saham harus ditutup selamanya. Maka, seharusnya negara fokus pada sektor riil yang halal secara proporsional.

 

Sistem ekonomi Islam benar-benar telah menyelesaikan semua keguncangan dan krisis ekonomi yang mengakibatkan derita manusia. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang difardukan oleh Tuhan semesta alam, yang Maha mengetahui apa yang baik untuk seluruh makhluk-Nya.

 

Sudah sepatutnya kita sadari untuk kembali pada penerapan Islam secara kafah dalam naungan Khilafah Islamiyah. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negeri ini dari kehancuran dan tuduhan keji yang selalu disematkan pada umat Islam. Wallahu a’lam bish-shawab.

 

Editor : Asiyah Afiifah
Sumber : Sri Puji Hidayati
- Dilihat 1240 Kali
Berita Terkait

0 Comments