Jum'at, 08/11/2019 15:41 WIB
Soal Cawagub DKI, Syaikhu: Gerindra Langgar Etika Politk
JAKARTA, DAKTA.COM - Ahmad Syaikhu menanggapi pengajuan sosok pengganti Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Cawagub DKI Jakarta yang diajukan Partai Gerindra. Menurutnya, masalah ini soal keseriusan, komitmen dan etika politik.
"Dua nama Cawagub DKI itu sudah ada di DPRD, Agung Yulianto dan saya. Jadi ini bicara keseriusan, komitmen dan etika politik," tegas Syaikhu, di Gedung Parlemen, Senayan, Jumat (8/11).
Seperti diberitakan, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M Taufik menyebut, pihaknya telah mengirimkan empat nama pengganti. Keempatnya adalah Arnes Lukman, Ferry Juliantono, Ahmad Riza Patria, dan Saefullah.
Menurut Syaikhu, masalah Cawagub DKI itu bukan pada sosoknya, tapi keseriusan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti proses pemilihan.
"Berbagai tahapan sudah dilalui. Termasuk fit and proper test. Sekarang kita mau serius atau tidak mencari pendamping Anies," ujar Syaikhu.
Syaikhu juga melihat, manuver Gerindra tersebut akan mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat, karena dianggap tidak komitmen dan melanggar etika politik.
"Masyarakat akan menilai Gerindra tidak komitmen, karena tidak memiliki etika politik," ujarnya. **
Reporter | : | Ardi Mahardika |
Editor | : |
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
- Gibran tak Hadir di Dialog Muhammadiyah, Muti: Kami Sayangkan, Sudah Diberi Kesempatan
0 Comments