Jum'at, 08/11/2019 15:22 WIB
Soal Impor Cangkul, PKS: Jokowi Jangan Lepas Tangan
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Mulyanto
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Mulyanto mengkritik sikap Jokowi yang terkesan lepas tangan dalam urusan impor cangkul. Menurut Mulyanto, sebagai Presiden tidak sepatutnya Jokowi mengumbar keluhan di hadapan publik ketika menemukan data yang dianggap tidak pantas masuk ke dalam rencana kegiatan pemerintahan, termasuk masalah impor cangkul.
Presiden, kata Mulyanto, merupakan pemimpin tertinggi dalam pemerintahan yang memiliki wewenang mengatur dan mengarahkan seluruh aparatur Negara. Kalau Presiden menemukan sesuatu yang janggal harusnya langsung ambil tindakan dan arahan untuk perbaikan. Bukan malah mengeluhkan di dalam forum yang dapat disaksikan masyarakat luas.
“Jokowi jangan lupa bahwa saat ini dia yang memimpin Pemerintahan. Dia bertanggungjawab atas semua kerja kementerian, lembaga dan badan yang ada dalam negara ini. Bukan oposisi. Kalau dia ikut mengkritik, terkesan dirinya berada di luar pemerintahan,” ujar Mulyanto dalam keterangnnya di Jakarta, Jumat (8/11).
Mulyanto menegaskan bahwa saat ini sudah bukan masa kampanye. Sehingga Jokowi tidak perlu memosisikan dirinya sebagai orang lain yang tidak bertanggungjawab terhadap kinerja Pemerintah.
Sepatutnya Presiden Jokowi mulai ambil sikap dan tanggungjawab untuk memimpin kerja seluruh aparatur Negara agar dapat bekerja sesuai dengan program kerja Pemerintah yang sudah ditentukan.
“Pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah sangat banyak. Karena itu dibutuhkan kekompakan dan sikap saling menghargai dalam menjalani pekerjaan. Pemimpin yang bertanggungjawab harus berada di depan, memandu dan mengarahkan kerja semua komponen Pemerintahan agar sesuai dengan yang direncanakan. Pemimpin harus memotivasi bukan melemahkan,” ujar Anggota Badan Legislasi ini.
Sebelumnya dalam acara Peresmian Pembukaan Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, di JCC, Rabu (6/11) Jokowi mengaku heran dengan masih adanya rencana impor cangkul dalam program pengadaan barang/jasa Pemerintah. Jokowi mengkritik pihak yang mencantumkan rencana impor cangkul tersebut karena dapat berpengaruh terhadap defisit transaksi berjalan. **
| Reporter | : | Warso Sunaryo |
| Editor | : |
- Seperti Bangli, Reklame Bodong di Kota Bekasi Pekan Depan Akan di Bongkar
- Dipastikan Alfamidi Setra Pulen Berkualitas
- Capaian Positif Migas Kota Bekasi, Dari Balik Modal Hingga Ekspansi ke Luar Daerah
- Sidang Paripurna PRSSNI Jabar Dorong Optimisme Radio di Era Digital
- Kampung Merdeka Alfamidi Medan Diresmikan, Kenalkan Pengelolaan Sampah Lewat Budidaya Maggot
- Kapolri Bentuk Satgassus Penerimaan Negara dan Berikut Sosok yang Ditunjuk
- Jelang Puncak Haji, Prof Niam Himbau Jamaah Patuhi Jadwal Lempar Jumrah saat Di Mina
- Elemen Masyarakat Tegaskan Penolakan terhadap Aksi 20 Mei
- MUI : Jangan Sebar Berita Bohong, Fitnah dan Tidak Objektif Pada Walikota, terkait Kasus Pengadaan Alat Olahraga.
- Wamenaker Dukung Perlindungan untuk Pengemudi Ojol Jelang Aksi Unjuk Rasa Besar-besaran
- KORMI Tegaskan Komitmen Pembinaan Inorga dan Luncurkan Logo dan Maskot FORKOT IV 2025
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Usulkan Jalur Prioritas Tol untuk Transportasi Publik dalam Peresmian Rute Baru TransJabodetabek Vida–Cawang
- Kejari Kota Bekasi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Alat Olahraga
- Cegah Dimanfaatkan untuk Pragmatisme Politik, UU Zakat Kembali Digugat
- Prestasi Bulu Tangkis tak Bisa Diraih Instan
0 Comments