Jum'at, 08/11/2019 10:27 WIB
Bela Anies, Fraksi Gerindra DKI : Kita Baru Bahas KUA PPAS
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Ichwanul Muslimin menampik tudingan jika Anies Baswedan tidak transparan dalam publikasi anggaran.
"Saya justru bingung kalau dibilang tidak transparan, kan kita baru bahas KUA-PPAS, apanya yang mau dipublikasikan? Kan anggarannya belum ada," ungkap Ichwan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, pada Jumat (8/11).
Ichwan menjelaskan bahwa sebelum disahkan menjadi APBD yang akan digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta, mereka harus membahas terlebih dahulu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diusulkan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
"Setelah itu baru masuk Banggar untuk ditetapkan sebagai RAPBD, kemudian barulah disahkan menjadi APBD. Jadi memang belum ada anggaran yang bisa dipublish," imbuhnya.
Ichwan justru mempertanyakan apa yang dimaksud dengan transparansi anggaran karena pada saat ini mereka baru dalam tahap pembahasan KUA PPAS yang belum selesai.
"Makanya yang menuding juga harus tahu proses pembahasan anggaran secara jelas dari awal hingga ketok palu APBD," tutupnya.
Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta mendapatkan sorotan tajam akibat adanya sejumlah anggaran yang janggal dan dituding tidak transparan perihal publikasi penyusunan anggaran. **
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Aliansi Peduli Bangsa Dukung Omnibus Law Cipta Kerja
- 8 Langkah Ala Syaikhu Jadikan Dapilnya Lumbung Padi Nasional
- Massa Aksi '212 Basmi Korupsi' Tuntut Penegakan Hukum
- Kemendikbud Diminta Permudah Syarat NUPTK
- Anies Ingin Sampah Rumah Tangga Dikelola Jadi Bernilai
- Pemkot Pekalongan Tetapkan Tanggap Darurat Banjir Sepekan
- Gerindra Yakin Riza Patria Akan Jadi Wagub DKI
- Golkar Siap Terima Masukan Dewan Pers Soal Omnibus Law
- Mekanisme Voting Pemilihan Wagub DKI Akan Tertutup
- IHW : Ada Pembajak Dalam Omnibus Law Cipta Kerja
- Umat Lintas Agama dan Korban Jiwasraya Diminta Ikut Aksi 212
- Guru Tidak Dapat Dipecat Secara Sepihak
- PKS Minta Peran Kelembagaan Batan Diperkuat
- Omnibus Law Salah Ketik, PBNU: Enggak Mungkin!
- GNPF Ulama Ingatkan Koruptor Harus Ditindak Tegas
0 Comments