Galeri Dakta /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 06/11/2019 13:47 WIB

Masihkah Jokowi Dekat Dengan Rakyat?

Dialog Publik Radio Dakta dengan tema Masihkah Jokowi Dekat Dengan Rakyat?
Dialog Publik Radio Dakta dengan tema Masihkah Jokowi Dekat Dengan Rakyat?

BEKASI, DAKTA.COM - Joko Widodo (Jokowi) kembali dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia bersama KH Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 lalu.

 

Sejumlah kalangan melihat, pelantikan Jokowi untuk kedua kalinya itu meninggalkan sekarut persoalan mulai dari masalah penegakan hukum hingga tarik ulur kepentingan politik.

 

Politisi PDIP, Troy Pomalingo menyebut publik harus memberikan kesempatan kepada Jokowi-Ma'ruf dalam 100 hari kerja memimpin Indonesia.

 

Ia tidak menampik, jika Jokowi tidak akan segan-segan mencopot menteri yang tidak beres dalam bekerja.

 

"Presiden sudah tegaskan tidak ada visi menteri yang ada hanya visi presiden. Walaupun ia didukung banyak partai, tetapi Pak Jokowi tidak akan pandang bulu dalam penegakan hukum," tegas Troy dalam Dialog Publik Radio Dakta yang disiarkan langsung dari Hotel Amaroossa Grande Bekasi pada Rabu (6/11).

 

Ia mengibaratkan Jokowi sebagai pelatih dan menterinya sebagai pemain. Sehingga, karena banyak wajah menteri baru, maka Jokowi perlu mengenali kinerja dari masing-masing menteri.

 

"Kita mengharapkan diakhir periode Pak Jokowi ini bisa out of the box. Karena banyak partai yang mendukungnya, maka Presiden bisa berkonsultasi dengan partai oposisi sehingga bagus untuk beliau jika Persiden rasa oposisi," cetusnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Politisi PKS, Mardani Ali Sera mengaku Presiden Jokowi memang memiliki prinsip untuk kerja, kerja, dan kerja. Namun, Presiden Jokowi kurang memperhatikan dalam membangun ruang demokrasi.

 

Untuk itu, lanjut Mardani, perlu penyeimbang dalam membangun pemerintahan, yaitu adanya oposisi untuk menciptakan check and balance.

 

"Misalnya kenaikan BPJS, itu sebenarnya bisa dicegah kalau oposisinya kuat. Karena itu bisa dicegah dengan memperbaiki data kependudukan dan membenahi hal lainnya," jelas Ketua DPP PKS itu.

 

Indikator Pemimpin Dekat Dengan Rakyat

 

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik (Puskapkum), Ferdinan Andi menekankan bahwa indikator pemimpin dekat dengan rakyat itu adalah berkaitan dengan kebijakan publik yang dikeluarkannya apakah berpihak kepada rakyat, atau hanya untuk segelintir orang.

 

Ia menyampaikan, ada beberapa hal yang perlu dikritisi dalam kabinet Indonesia Maju yang baru diumumkan oleh Presiden Jokowi.

 

Bahkan Ferdinan menyebut ada kemunduran dari Presiden Jokowi dalam menentukan wajah demokrasi di Indonesia.

 

"Kalau periode sebelumnya, Pak Jokowi melarang adanya rangkap jabatan, tetapi sekarang di kabinetnya ada ketua parpol sekaligus menjadi menteri. Bagaimana dia bisa mengurus parpol dan tugasnya?," paparnya.

 

Selain rangkap jabatan, dalam kabinet Indonesia Maju juga ada menteri yang pernah menjadi saksi atas sejumlah kasus korupsi. Artinya itu awal yang tidak baik dalam menjalankan roda pemerintahan.

 

Untuk itu, ia menegaskan dalam wajah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan, mereka perlu memperhatikan produk demokrasinya berupa kebijakan yang pro terhadap rakyat.

 

"Momentumnya, yaitu saat temen-temen di DPR merumuskan program Legislasi Nasional yang akan disetujui oleh pemerintah," pungkasnya.

 

Radio Dakta menggelar Dialog Publik episode yang ke-4 menghadirkan narasuber Politisi PDIP Troy Pomalingo, Politisi PKS Mardani Ali Sera, dan Direktur Eksekutif Puskapkum Ferdinan Andi yang disiarkan langsung dari Hotel Amaroossa Grande Bekasi pada Rabu (6/11). **

 

Editor : Asiyah Afiifah
Sumber : Radio Dakta
- Dilihat 1167 Kali
Berita Terkait

0 Comments