Jum'at, 01/11/2019 09:17 WIB
Anggota DPRD Kota Bekasi Setuju Wartawan Dilibatkan dalam Kunker
Ilustrasi wartawan sedang meliput
BEKASI, DAKTA.COM - Wacana dilibatkannya awak media dalam kunjungan kerja (kunker) alat kelengkapan DPRD Kota Bekasi, mendapat dukungan dari berbagai anggota dewan. Hanya saja, Sekretariat DPRD Kota Bekasi belum berani merealisasikan hal tersebut, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman Juwono Putro meminta agar Sekretariat DPRD Kota Bekasi belajar dari Sekretariat DPRD Kota Ternate yang kerap mengikutsertakan awak media dalam setiap kunjungan kerja komisi, dan mendapat akomodasi selayaknya Pegawai Negeri Sipil golongan II.
"Saya meminta Sekwan untuk mempelajarinya," ujar Choiruman, Kamis (31/10).
Ketua Fraksi Partai Golkar, Daryanto juga turut mendukung agar setiap kunjungan kerja didampingi awak media. Hal ini menurut Daryanto, agar masyarakat mengetahui bahwa wakil rakyat yang mendapat amanah duduk di parlemen ini bekerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.
"Kalau memang ada dasar hukumnya, saya sangat mendukung, apalagi dengan adanya kemitraan dengan media, masyarakat bisa mengetahui kegiatan dan kerja yang anggota DPRD lakukan," kata Daryanto.
Anggota komisi IV ini mengaku miris dengan stigma yang berkembang di masyarakat, yang kerap menyebut wakil rakyat tidak bekerja sesuai amanah yang diembannya.
"Selama ini masyrakat berpandangan agak miring terharap kunjungan para anggota DPRD, mungkin dengan adanya informasi dan keikutsertaan wartawan, kita bisa meningkatkan transparasi di tubuh lembaga DPRD ini," ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arief Rahman Hakim yang meminta agar sekretariat mengalokasikan anggaran untuk keikutsertaan media dalam kunjungan kerja dewan.
"Kalau saya setuju saja, karena memang kinerja dewan harus terupdate. Keikutsertaaan wartawan boleh juga diadakan dalam kunker anggota DPRD Kota Bekasi dan dibiayain oleh anggaran APBD, agar apa yang dibutuhkan di Kota Bekasi hasil kunker ke daerah lain bisa diupdate di media massa dan dapat masukan dari masyarakat umum. Itu pun harus disesuaikan APBD kita," terang Arief.
Politisi PDIP ini mengaku banyak hal yang perlu diketahui masyarakat. Hal ini guna menciptakan parlemen yang transparan dan akuntable. Kendati ia juga menyatakan tidak semua informasi bisa dibuka secara umum.
"Ada yang harus dipublikasi hasil kerja dewan, ada juga yang tidak harus dipublikasikan. Hal itu kan diatur dalam kode etik DPRD," tukasnya. **
| Reporter | : | Warso Sunaryo |
| Editor | : |
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Lepas 420 Calon Jamaah Haji Kloter Pertama ke Tanah Suci
- Kabid SD Disdik Kota Bekasi Marwah Zaitun Bersyukur Kota Bekasi Masuk dalam Program Astacita Persiden di Bidang Pendidikan
- Toilet Sekolah Tidak Terurus Bau dan Kotor Jajaran Dinas Pendidikan Tidak Peduli.
- 100 Hari Kerja Wali dan Wakil Wali Kota Bekasi, 2 BUMD Dinobatkan Penghargaan Nasional
- Muhammad Kamil Syaikhu : Warga Rela Bayar Mahal Kalau Kualitas Air Perumda PDAM Tirta Patriot Baik
- Pemkot Bekasi Segel Bangunan Tak Berizin di Pekayon Jaya
- Momen Haru Ibu Wali Kota Bekasi Temui Para Lansia, Berikan Tanda Cinta dan Ajak Tetap Berkarya di Usia Senja
- Rakor Forum Bekasi Sehat, Wali Kota Bekasi Akan Wujudkan Kota Bekasi yang Lebih Sehat dan Nyaman untuk Warga.
- Aksi Gabungan Camat Bekasi Selatan, Bersihkan Banner Tak Berizin
- Pemkot Bekasi Terbitkan Surat Edaran Larangan Kendaraan Dinas Untuk Mudik
- Tri Adhianto Sewot, Bawahanya Lurah Jatiraden Minta Bantuan Pembelian Pendingin Ruangan Ke Warga
- HUT ke-28 Kota Bekasi: Tri Adhianto dan Haris Bobiho Sumbangkan Gaji Pertama untuk Warga Terdampak Banjir
- Warga Mengeluh Sampah Pasca Banjir Belum Juga Diangkut Dinas Lingkungan Hidup
- Membludak, Pemkot Bekasi Dihimbau Tak Tumpuk Bantuan dan Segera Distribusikan Pada Korban Banjir
- Kota Bekasi Butuh 69 Milyar Perbaiki Kerusakan Infrastruktur Imbas Banjir yang Terjadi
0 Comments