Kamis, 31/10/2019 13:27 WIB
Kementerian PUPR Lelang Dini 3.500 Paket Mulai November
JAKARTA, DAKTA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan akan mulai melaksanakan pelelangan dini pada awal November 2019 terkait upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2020.
"Kami rencanakan agar bisa melaksanakan lelang dini mulai 4 November 2019," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (31/10).
Basuki memaparkan, total paket yang akan dilelang dini sebanyak 3.500 paket atau 39 persen dari total rencana paket pekerjaan tahun 2020 sebanyak 9.000 paket.
Menteri PUPR juga mengemukakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme PBJ salah satunya dengan membentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi di Indonesia yang menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Maret 2019 lalu.
Dengan unit kerja, lanjutnya, sumber daya manusia (SDM) yang independen dan proses bisnis lebih baik diharapkan proses dan hasil PBJ lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.
Sebagaimana diwartakan, setelah pelantikan di Jakarta, Selasa (22/10), Menteri PUPR menyatakan bahwa Presiden menyebutkan secara khusus agar kementeriannya dengan Kementerian Perhubungan dapat menghubungkan infrastruktur dengan kawasan khusus.
Selain itu, Basuki mengaku akan mempererat sinergi dengan empat kementerian/lembaga lain yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, BKPM, dan Kementerian Perhubungan. “Mudah-mudahan kalau enggak lusa atau minggu depan. Nanti kita akan brainstorming yang akan diutamakan,” katanya.
Dalam sejumlah kesempatan lainnya, Menteri Basuki juga menyatakan bahwa berbagai program infrastruktur kerakyatan bakal tetap menjadi program prioritas bagi Kementerian PUPR karena akan dapat terus meningkatkan konektivitas antarwilayah yang selaras dengan konsep Indonesia Sentris.
Menteri Basuki memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi.
Kementerian PUPR juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dengan skema Padat Karya Tunai.
Sejumlah program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R). **
Editor | : | |
Sumber | : | Antara |
- Pangan Sehat dan Terjangkau, Memang Bisa?
- Serangan Iran ke Israel Bisa Akibatkan Inflasi di Indonesia
- Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri
- Lebih Hemat, Water Kingdom Mekarsari Tawarkan Tiket Presale bagi Pengunjung
- 15 Tahun Berkiprah di Bidang Jasa Konstruksi, ASLI IPO di Awal 2024
- Gas Terus, Penerimaan PAD Kota Bekasi Tembus 87 Persen
- Hapimart Buka Cabang Baru di Grand Mal Bekasi
- Lippo Cikarang Cosmopolis Tawarkan Diskon Besar, Rumah Tapak Hanya Rp289 Juta
- Pentingnya Strategi Pelonggaran Ekspor Nikel Mentah Secara Bertahap
- Pentingnya Wujudkan Sistem Pertanian Pangan Berkelanjutan di Indonesia
- Summarecon Expo 2023 Hadirkan Produk Properti Unggulan
- Viola Residence Jadi Senjata Andalan Summarecon Crown Gading
- Launching Crystal Boulevard Signature Commercial Summarecon Bekasi Berjalan Sukses
- Crystal Boulevard Signature Commercial, Kawasan Terdepan di Summarecon Bekasi
- Komitmen Gelar Program SIAP SEHAT, KB Bukopin Bekasi Peduli Kesehatan Nasabah Pensiunan
0 Comments