Kamis, 31/10/2019 09:08 WIB
Twitter Larang Iklan Berunsur Politik
logo twitter
JAKARTA, DAKTA.COM - Twitter Inc memutuskan untuk melarang iklan berunsur politik di platform mikroblog tersebut mulai November dan berlaku secara global.
"Kami memutuskan untuk menghentikan semua iklan politik di Twitter secara global," kata CEO Twitter Jack Dorsey dalam sebuah cuitan, yang kini sudah dihapus, dikutip dari Reuters, Kamis (31/10).
Dorsey beralasan pesan politik sewajarnya diperoleh, bukan dibeli. Twitter belum berkomentar mengenai kabar iklan politik ini.
Dorsey menilai iklan berbayar terkesan memaksakan pesan politik ke orang-orang yang dapat berakibat pada risiko penting terhadap politik, yaitu dapat digunakan untuk mempengaruhi pemungutan suara dan akan berakibat pada kehidupan jutaan orang.
Twitter menilai iklan politik akan berseberangan dengan usaha mereka untuk memerangi informasi yang menyesatkan.
"Jika seseorang membayar kami untuk menargetkan dan memaksa orang untuk melihat iklan politik mereka, artinya, mereka bisa mengatakan apa pun yang mereka mau."
Kebijakan yang diambil Twitter bertolak belakang dengan Facebook yang justru tidak ingin menghalangi iklan politik di jejaring sosial tersebut. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Antara |
- Evaluasi Ekonomi Digital 2022, Inklusi, Konektivitas Internet dan Perlindungan Konsumen Masih Jauh dari Harapan
- Setting Kecepatan Game dengan X8 Speeder
- 7 Aplikasi Penghasil Saldo GoPay yang Terbukti Membayar
- Paling Update, Inilah Link Download WhatsApp Aero
- Sadap WA dengan Socialspy Whatsapp
- Mengenal NFT: Pengertian Dan Keunggulan
- Cara Instal Game Sigma Mod Apk
- Sejumlah Pentolan Twitter Mundur Usai Elon Musk Pecat 3.700 Karyawan
- Cara Membuat Akun TikTok bagi Pemula dengan Facebook hingga Gmail
- Ramai-Ramai Pengguna Twitter Pindah ke Mastodon, Apa Itu?
- Data Protection Authority, Mengukur Keseriusan Implementasi UU PDP
- Reels TikTok Pengaruhi Krisis Literasi Media di Kalangan Anak Muda
- Perumusan Aturan Turunan UU Perlindungan Data Pribadi Perlu Pelibatan Swasta
- Keamanan Siber Perlu Dukungan Payung Hukum yang Komprehensif
- Prinsip Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Masih Jauh dari Harapan
0 Comments