Rabu, 23/10/2019 09:31 WIB
Mahasiswa Desak Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pendidikan
Ilustrasi dana hibah
BEKASI, DAKTA.COM - Aktivis Forum Studi Mahasiswa Bekasi (FSMB), Putra Yudha mendesak agar Pengurus Dewan Pendidikan Kota Bekasi Periode 2012-2017 melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada publik.
Hal itu dikatakan Putra Yudha, mengingat setiap penerima dana hibah dari pemerintah diwajibkan untuk melaporkan penggunaan keuangan yang telah diterima. Sementara, Dewan Pendidikan Kota Bekasi diduga belum melaporkan hal tersebut, karena pengurus periode 2012-2017 menanggalkan jabatan tanpa adanya musyawarah pergantian kepengurusan dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).
"Dalam setiap organisasi, laporan keuangan dan kegiatan itu wajib dilakukan, apalagi Dewan Pendidikan salah satu lembaga yang menerima dana hibah dari pemerintah. Pengurus Dewan Pendidikan tidak boleh lari dari tanggung jawab, tentu ini menimbulkan preseden negatif," ujar Putra Yudha, Selasa (22/10).
Penggunaan keuangan yang tidak dilaporkan, menurut Yudha dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Hal ini berdasar Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD mengatur penggunaan dana hibah.
"Aturannya jelas, setiap penggunaan uang yang bersumber dari APBD wajib dilaporkan. Jika terjadi penyimpangan, mereka bisa terjerat UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun," jelasnya.
Selain menyoal laporan pertanggungjawaban, mahasiswa juga menolak pengurus Dewan Pendidikan yang lama kembali mendaftarkan diri menjadi pengurus yang baru.
"Jangan sampai setelah mencampakkan lembaga ini, kemudian ada nama-nama pengurus lama yang ikut mendaftar. Kita curiga ada upaya untuk menutupi keburukan yang dilakukan sebelumnya," ujar Yudha.
Tuntutan ini menurut Yudha, akan berbuntut terhadap aksi demonstrasi, karena pihaknya menilai organisasi Dewan Pendidikan memiliki tujuan mulia dalam memajukan dunia pendidikan, sehingga tidak pantas nama-nama yang memiliki catatan buruk kembali diterima menjadi pengurus.
"Kita mendesak panitia dan Wali kota untuk mengharamkan pengurus lama menjadi pengurus periode ini. Jika masih diloloskan, kita akan gelar aksi parlemen jalanan," pungkasnya. **
| Reporter | : | Warso Sunaryo |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Cek Persiapan New Normal di Bekasi, Jokowi Pastikan TNI - Polri Siaga di Lapangan
- Polres Metro Bekasi Kota Gelar Pengamanan Malam Takbiran Idul Fitri 1441 H
- Pemkot Bekasi Terima Bantuan 1000 Nasi Kotak dari ACT
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Sepakat Tidak Open House Idul Fitri Tahun Ini
- Simak Panduan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri saat Pandemi di Kota Bekasi
- Pemkot dan Pemprov Beda Pandangan Soal Status Zona Merah Bagi Kota Bekasi
- Wilayah Zona Hijau Berdasarkan Data Dinkes Kota Bekasi
- Mari Selamatkan Bangsa dengan Tunaikan Zakat Melalui ACT
- Gugus Tugas Responsif Tangani Persoalan RS Darurat Wisma Atlet
- Kepastian Haji Ditunggu Hingga Awal Juni, Ini Penjelasannya
- Disdik Kota Bekasi Diminta Tambah Kuota Jalur Afirmasi PPDB 2020
- Ketua DPRD Kota Bekasi Tegaskan Perubahan Zona Hijau Harus Transparan
- PSBB, Sejumlah Toko di Bekasi Utara Didatangi Petugas
- Pemkot Bekasi Diminta Hati-hati Umumkan Zona Hijau Covid-19
- Update; 30 Kelurahan di Kota Bekasi Masuk Zona Hijau Boleh Gelar Sholat Id
0 Comments