Senin, 21/10/2019 11:44 WIB
BPN Bekasi Klaim Tak Ada Pungli dalam Program PTSL
Ilustrasi sertifikat tanah
CIKARANG, DAKTA.COM - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi mengklaim pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak ada pungutan liar (pungli).
Hal itu berkaitan dengan adanya keluhan dari warga di kecamatan Cabangbungin dan Kedungwaringin. Mereka mengeluhkan adanya biaya pengurusan sertifikat tanah pada program PTSL. Warga dikenai biaya mulai dari Rp500.000 hingga Rp3 juta per satu bidang tanah yang biayanya disetorkan ke RT,RW, dan aparat desa.
Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi, Teuku Fadli Fadil mengatakan pihaknya tidak pernah menginstruksikan panitia melakukan pungutan liar kepada warga yang mengikuti program PTSL. Sebab, pembuatan sertifikat hak atas tanah melalui program itu telah dibiayai oleh pemerintah melalui APBN.
"Anggaran yang ditanggung pemerintah mulai dari penyuluhan, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat," ujarnya di Cikarang, Senin (21/10).
Ia menegaskan, tidak ada staf BPN Kabupaten Bekasi yang meminta biaya kepada pemilik tanah yang ikut program PTSL. Pihaknya siap diperiksa jika memang benar ada pungutan liar.
"Program PTSL itu merupakan program Presiden agar tanah warga bisa terukur dan terpetakan sehingga tidak ada lagi sengketa," katanya.
Fadli yang baru saja menjabat sebagai Kepala BPN itu juga menduga pungli terjadi akibat permainan panitia yang ada di lapangan, kendati dibiayai pemerintah tapi pemilik tanah memiliki kewajiban membayar sejumlah administrasi untuk pengurusan sertifikasi tanahnya. Diantaranya, pemasangan patok batas tanah, materai, dan melengkapi dokumen persyaratan termasuk fotokopi. Sebab, beban itu tidak ditanggung oleh negara.
"Dana yang sudah disepakati melengkapi semua dokumen itu Rp300 ribu. Dana itu tidak dibayarkan langsung kepada BPN tapi kepada panitia yang terdiri dari aparat RT/RW dan desa. Jika memang ada pungli biar Kepolisian dan Kejaksaan yang melakukan penyelidikan dan membuktikannya," jelasnya. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Serikat Pekerja Nilai RUU Omnibus Law Turunkan Kesejahteraan Buruh
- Banyak Fasilitas SDN Rusak Akibat Banjir
- Pemkab Bekasi Wacanakan Honor RT/RW Rp1 juta per bulan
- Perdebatan TKA Ilegal, DPRD Kabupaten Bekasi Akui Masih Solid
- Kondisi Jembatan di Perumahan Graha Prima Kian Mengkhawatirkan
- DPRD Kabupaten Bekasi Rancang Perda Penyelenggaraan Pendidikan
- Ratusan Perda yang Diterbitkan Pemkab Bekasi Tak produktif
- Kekurangan Puskesmas Potret Layanan Kesehatan di Kabupaten Bekasi
- Izin Mempekerjakan TKA di Kabupaten Bekasi Diindikasi Bocor
- Kawasan Kumuh di Kabupaten Bekasi Seluas 97 Hektare
- 132 Desa di Kabupaten Bekasi Belum Serahkan LPJ Dana Desa
- Isu TKA Ilegal Berhembus, Goyah Investor?
- Kabupaten Bekasi Minim Puskesmas
- Disdukcapil Kabupaten Bekasi Cetak 190 Ribu e-KTP
- Pemkab Bekasi Diminta Prioritaskan Program Pemberdayaan Pemuda
0 Comments