Rabu, 16/10/2019 09:58 WIB
Dinas Bina Marga Pastikan Trotoar Tak Dikuasai PKL Liar
JAKARTA, DAKTA.COM - Kadis Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho memastikan trotoar yang telah ditata oleh mereka tidak akan dikuasai oleh para pedagang kaki lima (PKL) liar.
"Nanti lagi dihitung sama Dinas UKM, yang boleh berjualan disitu jenis apa saja, akan dikelompokkan dulu modelnya seperti apa. Jadi tidak boleh ada PKL liar disana," ungkap Hari di Balai Kota, Rabu (16/10).
Hari menyatakan, mereka masih berdiskusi dengan Dinas UKM DKI Jakarta mengenai apa saja syarat dan konsep penyediaan tempat bagi para PKL tersebut agar tetap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Itu binaan Dinas UKM semua, akan dibuat konsep desain modelnya apakah nanti dorongan atau pick-up. Setelah itu mereka nanti didorong agar masuk ke kantin perkantoran atau mal," imbuhnya.
Namun Hari menegaskan, konsep tempat yang mereka berikan tidak bersifat permanen sehingga mengganggu aktivitas para pejalan kaki di trotoar tersebut.
"Jadi nanti pagi khusus makanan pagi nih, nanti siang ya ganti lagi, beda lagi orangnya. Jadi semacam kayak shift-shiftan gitu lah, nanti diatur sama Dinas UKM," tutupnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan sejumlah capaian mereka selama dua tahun memimpin ibu kota. Salah satu program prioritas mereka adalah penataan trotoar yang lebih modern dan ramah bagi para pejalan kaki.
Selama dua tahun, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan revitalisasi trotoar sepanjang 134 km dimana salah satunya berada di kawasan Salemba.
Di titik tersebut, rencananya Dinas Bina Marga akan membuat konsep trotoar dengan menyediakan tempat kuliner modern seperti yang sudah ada di kawasan Kramat Raya dengan melibatkan pedagang binaan Dinas UKM. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments