Selasa, 08/10/2019 16:50 WIB
Pembangunan Ibu Kota di Kalimantan Butuh Lahan 160.182 Hektare
Kawasan Bukit Nyuling di Kalimantan Tengah yang menjadi calon ibu kota baru (ANTARA)
PENAJAM, DAKTA.COM - Pembangunan ibu kota negara baru Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, membutuhkan lahan lebih kurang 160.182 hektare.
Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara, Hadi Saputro saat ditemui, Selasa (9/10) mengatakan, informasi dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan awal ibu kota baru Indonesia dibutuhkan lahan sekitar 6.000 hektare.
Sedangkan secara keseluruhan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota negara baru disebutkan Pemerintah Pusat lanjut ia, lebih kurang 160.182 hektare.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memaparkan pemindahan ibu kota negara tidak mengeluarkan anggaran pembebasan lahan.
Artinya, lahan untuk pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur yang disiapkan adalah lahan milik negara.
"Pemerintah Pusat mengutamakan lahan milik negara dulu yang digunakan untuk pembangunan awal ibu kota baru, khususnya di wilayah Kecamatan Sepaku," ujar Hadi Saputro.
Lahan milik negara di wilayah Kecamatan Sepaku yang jadi lokasi ibu kota baru Indonesia dikelola dua perusahaan swasta melalui izin hak pengusahaan hutan (HPH) maupun hutan tanam industri (HTI).
Pemilik hak pengusahaan hutan di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pamaluan milik Sukanto Tanoto.
Perusahaan swasta lainnya yang mengelola lahan negara di wilayah Kecamatan Sepaku PT ITCI Kartika Utama di Kelurahan Maridan milik Hashim Djoyohadikusumo adik Prabowo Subianto.
Menurut Kementerian Kehutanan, jelas Hadi Saputro, kawasan konsesi pengusahaan hutan yang dikelola oleh dua perusahaan swasta tersebut dapat dikurangi untuk kepentingan negara.
Ia mengatakan, sehingga memungkinkan lahan PT ITCI Hutani Manunggal dan PT ITCI Kartika Utama dikurangi kawasan konsesinya untuk rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota baru Indonesia. **
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
| Sumber | : | Antara |
- Polres Jaktim Pastikan Pengamanan Nataru 2019
- Legislator: Hentikan UU Diskriminatif India
- Tol Layang Japek Mampu Kurangi Kepadatan 40 Persen
- Tengkorak Asal Asmat Ilegal Dijual secara Online di Eropa
- Hukuman Mati Koruptor, Ini Partai yang Menolak dan Mendukung
- Diketuai Wiranto, Berikut Sembilan Anggota Wantimpres
- Menteri Edhy Sebut Ekspor Benih Lobster Untuk Tingkatkan Keekonomian
- Disbudpar DKI Pastikan Acara DWP Taat Aturan
- Jalan Bergelombang, BPTJ Pastikan Tol Layang Japek Aman Dilalui
- Libur Nataru, 50 Persen Tiket Kereta di Cirebon Ludes
- Berdayakan Ekonomi Pesantren, Jabar Galakkan Program OPOP
- KPU Komitmen Seleksi Calon Kepala Daerah Bersih
- PUPR Sarankan Tol Layang Japek Untuk Perjalanan Jarak Jauh
- KPAI Dukung Program Merdeka Belajar, Tapi...
- Gubernur Anies Terima Raperda APBD DKI Jakarta 2020
0 Comments