Selasa, 08/10/2019 09:46 WIB
Bamsoet Minta DPR dan Pemerintah Serap Aspirasi Masyarakat Perbaiki RKUHP
Bambang Soesatyo
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, meminta DPR dan pemerintah menyerap aspirasi dan kritikan masyarakat untuk membahas serta memperbaiki kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
"Pembahasan RKUHP memang sedang ditunda terlebih dahulu karena pemerintah dan DPR sepakat untuk mendinginkan suasana sehingga bisa sama-sama kembali menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat," katanya, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/10).
Hal itu dikatakan dia saat menerima Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, di Ruang Kerja Ketua MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/10).
Ia menegaskan, bangsa Indonesia sangat memerlukan KUHP yang baru karena meskipun sudah 74 tahun merdeka namun Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda.
Dia menjelaskan, dahulu dalam pembahasan RKUHP, pemerintah dan DPR RI lebih banyak fokus menyerap aspriasi dari LSM maupun praktisi hukum.
Bamsoet berharap ke depannya DPR akan banyak melibatkan kalangan ilmuan sosial dan politik seperti Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia maupun forum akademis lain untuk sama-sama membedah RUU KUHP.
"Sehingga DPR RI dan pemerintah punya wawasan dari berbagai disiplin ilmu. Tidak hanya membedah, jika nantinya RUU ini rampung, berbagai kalangan dan praktisi juga bisa membantu sosialisasi secara masif sehingga masyarakat bisa ikut tercerahkan," ujarnya.
Selain itu, dia menjelaskan terkait penolakan revisi RUU KPK, mengingat UU KPK sudah disahkan, maka saat ini "bolanya" ada di pemerintah sehingga apabila masyarakat tidak puas, bisa juga mengajukan peninjauan material ke Mahkamah Konstitusi.
Karena itu menurut dia tidak perlu ada gerakan yang sampai berujung kerusuhan, meskipun demonstrasi merupakan hak politik setiap warga negara yang diatur dalam perundangan tetapi jika ada gerakan rusuh, akan berhadapan dengan aparat hukum untuk diproses sesuai koridor hukum.
"Karena negara kita merupakan negara hukum, tak boleh siapapun membuat kerusuhan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya. **
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
| Sumber | : | Antara |
- DPRD Kota Bekasi Minta Fasilitas Hp Gratis Jangan Disalahghunakan
- Wali Kota Bekasi Lantik Pengurus PMI Kota Bekasi
- PDIP Kota Bekasi Gelar Musabaqah Hifdzil Qur’an dan Hadroh
- Kota Bekasi Bakal Deklarasi Membumikan Nilai-nilai Pancasila
- Wawali Tri Harap Pemprov Jabar Bijak Tangani Kasus Guru Pukul Siswa
- Menang, Ini Makna Logo HUT Kota Bekasi ke-23 yang Didesain Zulkifli
- Mahasiswa Asal Riau, Zulkifli Pemenang Desain Lomba HUT Kota Bekasi ke-23
- Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Ke-74 Se-Bekasi Raya Berlangsung Lancar
- Pihak SMAN 12 Kota Bekasi Mediasi dengan Orang Tua Murid Pasca Kekerasan Oknum Guru
- Pemprov Jabar Kucurkan Bantuan Rp453 Miliar ke Pemkot Bekasi
- Kekerasan di SMAN 12 Bekasi, Ombudsman Minta Tindak Tegas Pelaku
- Perkuat Partai, PKB Kota Bekasi Gelar Rapat Konsolidasi
- Baznas Jabar Beri Pelatihan Pembuatan Sabun di Bantar Gebang
- KPAI Dorong Dilakukan Psikososial di SMAN 12 Kota Bekasi
- Nikmati Paket Spesial Pernikahan Lengkap Hanya di Amaroossa Grande Bekasi
0 Comments