Selasa, 08/10/2019 09:46 WIB
Bamsoet Minta DPR dan Pemerintah Serap Aspirasi Masyarakat Perbaiki RKUHP
Bambang Soesatyo
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, meminta DPR dan pemerintah menyerap aspirasi dan kritikan masyarakat untuk membahas serta memperbaiki kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
"Pembahasan RKUHP memang sedang ditunda terlebih dahulu karena pemerintah dan DPR sepakat untuk mendinginkan suasana sehingga bisa sama-sama kembali menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat," katanya, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/10).
Hal itu dikatakan dia saat menerima Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, di Ruang Kerja Ketua MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/10).
Ia menegaskan, bangsa Indonesia sangat memerlukan KUHP yang baru karena meskipun sudah 74 tahun merdeka namun Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda.
Dia menjelaskan, dahulu dalam pembahasan RKUHP, pemerintah dan DPR RI lebih banyak fokus menyerap aspriasi dari LSM maupun praktisi hukum.
Bamsoet berharap ke depannya DPR akan banyak melibatkan kalangan ilmuan sosial dan politik seperti Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia maupun forum akademis lain untuk sama-sama membedah RUU KUHP.
"Sehingga DPR RI dan pemerintah punya wawasan dari berbagai disiplin ilmu. Tidak hanya membedah, jika nantinya RUU ini rampung, berbagai kalangan dan praktisi juga bisa membantu sosialisasi secara masif sehingga masyarakat bisa ikut tercerahkan," ujarnya.
Selain itu, dia menjelaskan terkait penolakan revisi RUU KPK, mengingat UU KPK sudah disahkan, maka saat ini "bolanya" ada di pemerintah sehingga apabila masyarakat tidak puas, bisa juga mengajukan peninjauan material ke Mahkamah Konstitusi.
Karena itu menurut dia tidak perlu ada gerakan yang sampai berujung kerusuhan, meskipun demonstrasi merupakan hak politik setiap warga negara yang diatur dalam perundangan tetapi jika ada gerakan rusuh, akan berhadapan dengan aparat hukum untuk diproses sesuai koridor hukum.
"Karena negara kita merupakan negara hukum, tak boleh siapapun membuat kerusuhan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya. **
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
| Sumber | : | Antara |
- Dana dari Pemprov Jabar Diharapkan untuk Operasional SLB di Kota Bekasi
- Viral Fenomena Crosshijaber, Ini Kata DMI Jabar
- Disdik Kota Bekasi Jalani Program Prioritas Peningkatan Pendidikan
- Minim Perhatian, Sekolah Luar Biasa di Bekasi Utara Ambruk
- Wadah Pegawai Harap Presiden Segera Terbitkan Perppu KPK
- Jaring Dewan Pendidikan Kota Bekasi, Diharapkan Peran Aktif Masyarakat
- PKB Kota Bekasi Sambut Baik Roadshow Prabowo Subianto
- Truk Tanah "Ngeyel" Langgar Jam Operasional, Siap-siap Ditilang!
- DPRD Kota Bekasi Desak Penataan Minimarket Dikaji Ulang
- Pemkot Bekasi Didesak Serius Tertibkan Tempat Hiburan Malam
- PDIP Kota Bekasi Tetapkan Tri Adhianto Calon Tunggal Pilwakot
- Tersinggung, Seorang Kakek di Bekasi Tega Tikam MZ
- Pascakebakaran, Aktivitas Pasar Baru Bekasi Mulai Normal
- Pelaku Pencurian di Bekasi Akui Aksinya Untuk Biaya Sekolah
- Kombes Pol Indarto Dorong Personelnya Tingkatkan Pelayanan Prima
0 Comments