Senin, 07/10/2019 17:30 WIB
Puskapkum Soroti Korupsi di Pemda yang Terus Berulang
Ilustrasi OTT KPK
JAKARTA, DAKTA.COM - Tertangkap tangan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK menandakan persoalan korupsi di daerah semakin akut dan tidak segera dituntaskan.
Peneliti senior Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Rahmat Saputra mengatakan kasus korupsi yang kembali menjerat kepala daerah menunjukkan perbaikan di tata kelola pemerintah daerah belum dituntaskan.
"Pembinaan kepada pemda semestinya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tapi nyatanya korupsi di daerah terus terjadi. Ini bukti Kemendagri gagal melakukan pembinaan ke pemda-pemda," ujar Rahmat di Jakarta, Senin (7/10).
Mahasiswa program doktor Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung ini mengatakan pola korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sebenarnya mudah diidentifikasi. Artinya, sambung Rahmat, pemerintah pusat dengan kewenangan yang dimiliki dapat menutup potensi korupsi yang muncul di daerah.
"Tapi sayangnya, sudah ratusan kepala daerah tersangkut korupsi dengan pola yang hampir sama, tetapi tidak ada upaya pencegahan. Ini ada apa?" tanya Rahmat.
Dosen hukum otonomi daerah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini juga menyoroti kerja KPK dari sisi pencegahan. Menurut dia, semestinya KPK dapat membentuk sistem antikorupsi di level pemerintah daerah.
"Sayangnya KPK lebih menonjol aksi penindakannya, nyatanya pencegahan tidak terjadi di pemda," keluh Rahmat.
Ia menyarankan, agar KPK dan Kementerian Dalam Negeri membuat sistem pencegahan korupsi di level daerah. Ia mencontohkan pengelolaan pemerintah daerah berbasis elektronik dapat menjadi alternatif pencegahan korupsi.
"Namun, jangan hanya simbolik saja. Harus terbentuk sistem antikorupsi yang kokoh dan ajeg," tandas Rahmat yang tengah menyiapkan disertasi tentang "Sistem Otonomi Daerah di Era 4.0" ini. **
| Reporter | : | Elnoordiansyah |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Jelang Pengoperasian Tol Layang Japek, Pembenahan Dikebut
- Kominfo Terima 94 Aduan Terkait ASN
- Repatriasi 977 WNI, Legislator Minta Pekerja Migran Diberdayakan
- Kemenag Tampik Akan Hapus Materi Khilafah dan Jihad
- Puncak Arus Libur Nataru Diperkirakan Pada 20-22 Desember
- PNS Jadi Kades, Ini Ketentuannya
- Dishub DKI Klaim Peningkatan Laju Kendaraan
- Anies Apresiasi Integrasi MRT dan KAI
- Materi Khilafah Disebut Kontraproduktif terhadap Ketahanan NKRI
- Hari Antikorupsi, DPR Dorong Metode Tatap Muka Dihilangkan
- BMKG Pasang 13 Sensor Peringatan Dini Tsunami di Aceh
- Usai Pemberhentian Direksi, Operasional Garuda Diharapkan Tetap Normal
- Erick Thohir: 4 Direksi Garuda Menyusul Dinonaktifkan, Siang Ini
- Menag: PMA Majelis Taklim Sudah Bagus, tak akan Dicabut
- Sambut Hari Ibu Dengan Seminar Parenting Untuk Para Ibu
0 Comments