Senin, 30/09/2019 14:39 WIB
Halal Institute Desak Penerbitan Permenag Jaminan Produk Halal
Ilustrasi Halal
JAKARTA, DAKTA.COM - Hingga 17 hari menjelang pemberlakuan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Kementerian Agama RI belum juga menerbitkan peraturan pelaksanaan. Sebagaimana ketentuan Pasal 67 UU JPH, kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku lima tahun terhitung sejak UU ini diundangkan, yang akan jatuh pada 17 Oktober 2019.
Lambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan UU JPH telah terjadi pada peraturan pemerintah yang baru terbit tanggal 29 April 2019, padahal seharusnya sudah ada sejak tahun 2016. Keterlambatan tersebut mempengaruhi peraturan pelaksanaan yang lebih rendah, yakni Peraturan Menteri Agama yang belum ada hingga saat ini.
Wakil Ketua Halal Institute, H. SJ Arifin menilai bahwa keterlambatan ini menunjukkan ketidakprofesionalan pemerintah dalam bekerja, jika tidak mau disebut sebagai pengabaian.
“Ini kan sangat mendesak. Masyarakat dan terutama pelaku usaha butuh pedoman teknis bagaimana mengurus sertifikat halal itu,” tegasnya.
H. SJ Arifin juga menilai keterlambatan Peraturan Menteri Agama (Permenag) ini akan sangat mengganggu kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku penyelenggara jaminan produk halal.
“Permenag itu pedoman pembuatan peraturan-peraturan di bawahnya, ada SOP, ada juknis-juknis. Saya kira cukup banyak lah peraturan turunan yang harus disiapkan dan itu pasti butuh waktu. Bagaimana bisa diselesaikan kalau sampai saat ini pun belum ada Permenagnya,” sambungnya.
Jika Permenag belum juga siap hingga 17 Oktober 2019 dapat dipastikan pelaksanaan UU JPH akan berantakan dan pemerintah dianggap gagal menyelenggarakan Undang-undang.
“Selain Permenag, ada juga peraturan tentang tarif sertifikat halal yang mestinya kewenangan menteri keuangan. Itu juga harus siap sebelum kick off UU JPH. Jika pemerintah tidak mau dianggap gagal atau tidak mampu ya semua harus dikebut,” Pungkas Arifin. **
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- ASPHRI Gandeng YEP untuk Program Pengelolaan Keuangan
- UMK Mau Dihapus, ASPEK: Dipastikan Rakyat Makin Miskin
- Akibat Karhutla, Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan Melambat
- DPR Desak Jokowi Atasi Kelangkaan BBM di Sumbar
- Menteri ESDM Prioritaskan Kebutuhan Listrik
- PPPA Daarul Qur'an Launching Wakaf Saham
- Bersama Aprindo, Bulog Distribusi Beras Medium
- Kadin Didorong Bantu Penegakan Hak Cipta Pelaku Industri Musik
- Indonesia Peringkat Pertama Dunia Pengembangan Keuangan Syariah
- DPR Minta BPJS Jelaskan 24,77 Juta Data Peserta Bermasalah
- Kenali Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
- Menteri BUMN Bentuk Satgas Khusus Kebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung
- Survei BI Tunjukkan Optimisme Konsumen pada Oktober Terjaga
- Lewat Amanah Card, Gotong Royong Membantu Sesama
- Syaikhu Dorong Balai Diklat BPK RI Cetak SDM Berkualitas
0 Comments