Nasional / Hukum dan Kriminal /
Follow daktacom Like Like
Ahad, 29/09/2019 10:43 WIB

KPK Diminta Ungkap Dugaan Korupsi di Kemnaker

Gedung KPK
Gedung KPK
JAKARTA, DAKTA.COM - Koordinator Komite Milenial Anti Korupsi, Agus L mencurigai ada kongkalikong antara Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait program penempatan Pekerja Migran Indonesia Satu Kanal atau yang dikenal dengan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi. 
 
Tudingan itu terkait keluarnya Keputusan Menteri No. 291 Tahun 2018 tentang ‘Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal’ yang terkesan dikeluarkan dengan tergesa-gesa karena kepentingan atau desakan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan demi keuntungan semata, mengingat Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum dikeluarkan oleh pemerintah. 
 
Agus menilai, dari awal keanehan tentang perusahaan penempatan yang ditunjuk untuk melakukan penempatan melalui program SPSK ini harus melalui asesmen yang dilakukan oleh Kementerian. Di dalam Kepmenaker No. 291 pada bab III nomor 1 K disebutkan bahwa perusahaan penempatan harus memiliki surat/bukti keanggotaan dalam Asosiasi yang ditunjuk sebagai wakil dari KADIN, dimana semua orang tahu hanya APJATI sebagai satu-satunya asosiasi yang memiliki surat penunjukan oleh KADIN, sehingga asosisasi lain tidak mendapatkan kesempatan yang sama. 
 
"Apa urgensinya bahwa asosiasi harus terdaftar di KADIN? Padahal ada lebih dari satu asosiasi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang seharusnya Kemnaker memberikan kesempatan yang sama kepada asosiasi-asosiasi lain. Dan poin-poin itu tadi yang menjadi salah satu dasar asesmen yang dilakukan oleh Kemnaker,” terang Agus, Ahad (29/9).
 
Agus melanjutkan di dalam Kepmenaker No. 291 pada bab III no. 2, disebutkan juga bahwa asosiasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. 
 
"Lalu apa fungsi perusahaan-perusahaan penempatan ini tadi? Padahal jelas yang menempatkan tentunya adalah perusahaan penempatan maka yang paling bertanggungjawab di dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia adalah perusahaan penempatan itu sendiri sesuai fungsinya dan tidak ada di dalam fungsi asosiasi," katanya. 
 
Ia menegaskan, asosiasi jelas tidak boleh melakukan bisnis. Ia mempertanyakan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya menjadi pihak yang harus memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.
 
"Ini malah tidak disebutkan didalam Kepmen 291, bahkan Kementrian Luar Negeri yang seharusnya menjadi bagian dari pelindung warga negara Indonesia di luar negeri sama sekali tidak dilibatkan," ucapnya.
 
Semakin kuatnya posisi APJATI didalam program SPSK ini sangat terlihat didalam Kepmen 291 tersebut, kemudian diperkuat pula oleh surat yang dikeluarkan oleh Kemnaker melalui Dirjen Binapenta dan PKK pada tanggal 17 September 2019, di mana pada poin 4 disebutkan bahwa DPP APJATI melalui surat nomor 031/-BDPP-APJATI/IX/2019 tanggal 5 September 2019 telah memberitahukan bahwa dibawah koordinasi APJATI, perusahaan penempatan telah melakukan berbagai persiapan, pendataan dan lain sebagainya. 
 
"Pertanyaannya, apa sepenting itukah APJATI sehingga asosiasi ini bisa melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Kemnaker. Belum lagi didalam surat edaran itu juga disebutkan pada poin 6, Kemnaker melalui Dirjen Binapenta dan PKK lagi-lagi melalui fasilitasi oleh APJATI para perusahaan penempatan ini telah menunjuk PT. BUMI (Bursa Usaha Migran Indonesia) sebagai EO penyelenggara job fair guna menjaring calon-calon pekerja migran Indonesia," paparnya.
 
Padahal jelas disebutkan dalam UU no. 18/2017 bahwa perekrutan calon pekerja migran Indonesia dilakukan oleh pemerintah daerah. Proses asesmen yang sarat nuansa kolusi dilakukan oleh kementerian. Banyak bukti yang menunjukan bahwa kementerian telah menyimpang dari Kepmen yang dibuatnya sendiri. 
 
"Kepmen cacat materi, pelaksaanaannya pun cacat. Contoh kecil ada perusahaan yang belum berusia lima tahun telah melakukan penempatan perorangan sebelum moratorium. Atau perusahaan yang telah tidak ada data penempatan selama lebih tiga tahun, tapi memiliki neraca keuangan yang sehat. Ada juga perusahaan yang telah memutuskan tidak memperpanjang izin operasionalnya tapi demi SPSK diaktfikan kembali dan dipaksakan lulus asesmen oleh kementerian yang kolusi dengan APJATI," jelasnya. 
 
Agus menambahkan, dari hal tersebut seharusnya sudah cukup bagi KPK dan Ombudsman untuk memeriksa kemungkinan adanya benih kolusi dan korupsi antara asosiasi, kementerian, dan oknum di dalamnya. 
 
“Masalah penempatan pekerja migran ini sangat sensitif. Seharusnya kementerian tidak mengeluarkan kebijakan apapun khususnya diakhir masa jabatan menteri saat ini. Apalagi yang akan ditempatkan adalah manusia, kok penempatan manusia coba-coba. Atau bila penempatan ala SPSK ini dipaksakan harus berjalan, mohon kiranya KPK memberikan supervisi dalam pelaksaanaanya," terangnya. 
 
Menurutnya, seharusnya Kemnaker transparan dalam penyusunan teknis pelaksanaan dan tidak tergesa-gesa didalam mengeluarkan kebijakan atau aturan apapun yang berkaitan dengan SPSK ini. 
 
"Publik akhirnya akan menilai, apakah benar SPSK ini harus dijalankan dengan cara-cara kotor dan tidak menjamin perlindungan pekerja migran namun hanya untuk mengeruk keuntungan semata, ataukah pemerintah betul-betul memikirkan perlindungan bagi warganegaranya,” tutup Agus. **
 
Reporter : Boy Aditya
Editor : Asiyah Afiifah
- Dilihat 550 Kali
Berita Terkait

0 Comments