Kamis, 26/09/2019 14:12 WIB
Mahasiswa Bekasi Demo Tolak RKUHP di Depan Kantor DPRD
Mahasiswa Kota Bekasi demo di depan Kantor DPRD Kota Bekasi
BEKASI, DAKTA.COM – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dari seluruh Kampus di Kota Bekasi, melangsungkan aksi di depan gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kamis (26/9/2019) siang.
Rusman, yang menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD Kota Bekasi, meminta seluruh anggota DPRD menyatakan sikap bersama dan melakukan MoU dengan Mahasiswa perihal penolakan revisi UU KPK dan RKUHP.
“Kalian bisa duduk sebagai anggota dewan hari ini adalah hasil sumbangsi kami sebagai rakyat. Kami pilih melalui demokrasi pemilihan legislatif, dan kami percayakan suara kami kepada kalian. Tapi apakah kalian hari ini berani memenuhi janji kalian kepada kami? Melakukan MoU dan menyampaikan hal ini dan membawanya ke pusat (DPR RI),” tegasnya.
Aksi Parlemen Mahasiswa yang berlangsung dua jam di depan gedung DPRD Kota Bekasi ini sempat didatangi beberapa perwakilan anggota DPRD. Namun Mahasiswa menolak dan meminta 50 anggota DPRD untuk turun dan menemui mereka.
Aksi dilakukan di depan pintu timur gedung DPRD, hingga memblokade Jalan Chairil Anwar menuju Bulak Kapal. Tuntutan aksi masih perihal yang sama tentang revisi UU KPK dan RKUHP yang dianggap sebagai kemunduran reformasi.
Aksi ini sebagai lanjutan pada aksi di Gedung DPR RI pada tanggal 24 September lalu yang juga diwarnai dengan tindakan represif aparat terhadap para mahasiswa Indonesia yang menyuarakan aspirasinya.
Mereka menganggap tindakan tersebut bentuk perlawan terhadap Mahasiswa yang sedang memperjuangkan hak masyarakat dari rencana pengesahan RKUHP yang diusulkan Pemerintah ke DPR RI.
Salah satu orator aksi Parlemen Mahasiswa, Bonsu Syahputra mengatakan, aksi yang dilakukan teman-teman Mahasiswa Kota Bekasi adalah bentuk kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang tidak memperhatikan aspek-aspek Hak Asasi Manusia dalam RKUHP yang diusulkan.
Mahasiswa memandang pemerintah telah kehilangan akal sehatnya, sampai urusan “Ranjang” suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menjadi pasal yang perlu diperhatikan secara bersama.
“Ini sebuah ironi! 20 tahun sudah kita Reformasi, tapi gaya-gaya kolonialisme digunakan untuk menjerat rakyat, membatasi rakyat dari urusan pribadinya,” tukas Bonsu saat dikonfirmasi usai aksi. **
| Reporter | : | Warso Sunaryo |
| Editor | : |
- Ulama Siap Jadi Jurkam Tri Adhianto pada Pemilu 27 November 2024
- Faisyal Hermawan Pastikan Tak Maju Cawalkot Bekasi, Tapi Usung Penuh Tri Adhianto
- Pilkada Kota Bekasi, Orange - Kuning Sudah Jalin Komunikasi
- Diajak Tri Adhianto Sahur Bersama, Mak Nisah Nangis Terharu
- RS Paramedika Resmi Beroperasi, Komitmen Melayani Kesehatan Masyarakat
- WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Bekasi 5 - Harapan Indah
- Kekurangan Ribuan Surat Suara di Mustikajaya, Heri Koswara: KPU Kota Bekasi Dipertanyakan Profesionalitasnya
- Presiden PKS Serahkan Rekomendasi Calon Wali Kota Bekasi ke Heri Koswara
- WOM Finance Resmikan Kantor Cabang Bekasi 4 Jatiasih
- Berapi-api, Sambutan Herkos Bakar Semangat Peserta Kampanye di Bekasi Timur
- Ratusan Warga Kota Bekasi Akui Terbantu Program Sembako Murah TKRPP, Doakan Ganjar-Mahfud Presiden 2024
- BPBD Kota Bekasi Siap Hadapi Bencana Hidro Metrologi.
- Mantan Kadis LH Kota Bekasi Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Ekskavator dan Buldoser
- Kodim 0507/Bekasi Ajak Ratusan Anak Yatim Bermain Salju di Mall
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menyalahi aturan
0 Comments