Jum'at, 20/09/2019 14:20 WIB
AJI Kecam Revisi KUHP Jegal Kebebasan Pers
RUU KUHP
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan mengecam revisi Kitab Undang-undang Hukum dan Pidana (KUHP) yang kembali melindungi Presiden dari kritikan publik.
"Presiden maupun pejabat negara lainnya digaji menggunakan uang pajak dari rakyat sehingga publik berhak untuk mengkritisi apabila terdapat kebijakan yang tidak memihak kepada mereka," tegas Manan, pada Jumat (20/9).
Manan mengatakan, dalam kritik publik tersebut peranan media sangat besar dan tidak boleh dibatasi karena justru menyimpang dari semangat reformasi yang menginginkan kebebasan pers.
"Ini justru menyimpang dari semangat reformasi, karena dulu pers dibungkam dan kita punya Undang-Undang Kebebasan Pers saat ini, jangan dikembalikan lagi ke masa itu," tegasnya.
Setidaknya terdapat 10 pasal dalam Revisi KUHP yang berpotensi menghambat kerja media dan jurnalis dalam kontrol sosial.
Pasal-pasal itu, yakni Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong, Pasal 263 tentang berita tidak pasti.
Kemudian Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, Pasal 440 tentang pencemaran nama baik, hingga Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Jogja Bay Waterpark, Wahana Permainan Air Terbesar di Indonesia
- Berikut Lokasi Operasi Zebra 2019 di Bekasi dan Sekitarnya
- Ombudsman Temukan Maladministrasi Kejahatan Lingkungan di Sungai Cileungsi
- Bamsoet Nilai Susunan Kabinet Sudah Tepat
- Ini Daftar Lengkap Menteri di Kabinet Indonesia Maju
- Santri Harus Jaga Moral dan Tradisi Sesuai Syariat
- Ini Penyebab Suhu Panas Masih Melanda Indonesia
- Hari Santri Nasional, FPKS Gelar FGD Bersama Pimpinan Pondok Pesantren
- Dinas Bina Marga DKI Sediakan Shelter Bagi Ojol
- Isu Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Absen di Periode Kedua
- Muhammadiyah Tegaskan Tak Minta Kursi Menteri
- Gunung Tangkuban Parahu Sudah Bisa Dikunjungi Wisatawan
- 1.500 Personel Gabungan Kawal Aksi Demo BEM SI
- Jadi Menteri, Nadiem Makarim Mundur dari Gojek
- Intensitas Asap di Kota Palembang Berpotensi Meningkat
0 Comments