Jum'at, 20/09/2019 07:30 WIB
Apindo Kabupaten Bekasi Diminta Ciptakan Hubungan Industrial yang Kondusif
CIKARANG, DAKTA.COM - Seluruh perusahaan yang tergabung ke dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi diminta menciptakan hubungan industrial yang kondusif antara pemerintah dan pekerja.
Hal itu dikatakan Ketua APINDO Kabupaten Bekasi, Sutomo seusai terpilih dalam Musyawarah Daerah Ke 8 yang digelar di Aula SMK Mitra Industri MM 2100 Cikarang Barat, Kamis (19/9).
Sutomo yang terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Apindo 2019-2024 mengatakan beberapa program yang belum berjalan di periode sebelumnya terkait dengan masih minimnya pemahaman perusahaan soal perkembangan ekonomi dan penerapan industri 4.0.
"Oleh karena itu, di periode selanjutnya Apindo memiliki peran agar anggotanya mampu menyeleraskan hal itu termasuk menciptakan hubungan industrial yang bernilai luhur Pancasila serta berkontribusi dengan warga sekitar," ucapnya.
Sutomo menambahkan, yang menjadi tantangan kedepan, dari organisasinya itu juga terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang paham mengenai revolusi industri 4.0 oleh karena itu pelatihan juga akan dilakukan dalam menyongsong berkembangnya teknologi di perusahaan.
Selain itu, pemerintah juga didorong mempermudah regulasi perizinan agar tidak menyulitkan pelaku usaha. **
Reporter | : | Ardi Mahardika |
Editor | : |
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
- Gibran tak Hadir di Dialog Muhammadiyah, Muti: Kami Sayangkan, Sudah Diberi Kesempatan
0 Comments