Rabu, 18/09/2019 16:00 WIB
Ada Upaya Hancurkan Reputasi KPK Oleh Buzzer
Ilustrasi buzzer
JAKARTA, DAKTA.COM - Analis Drone Emprit Akademik, Ismail Fahmi mengungkapkan adanya upaya mencemarkan nama KPK oleh para buzzer untuk memuluskan langkah revisi UU KPK.
Dalam diskusi bersama Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), Ismail mengemukakan fakta bahwa sejumlah buzzer dikerahkan dalam upaya melemahkan KPK dengan menghembuskan sejumlah isu yang sesungguhnya tidak lazim, seperti menuding adanya keterlibatan taliban di lembaga tersebut.
"Yang disasar kini beberapa tokohnya, seperti Novel Baswedan yang dituding taliban. Meskipun rasanya isu itu terasa aneh dan tidak ada hubungannya dengan pemberantasan korupsi," ungkap Ismail di Jakarta, Rabu (18/9).
Ismail mengungkapkan para buzzer ini sengaja bergerak melalui sosial media, khususnya di platform Twitter karena mempunyai fitur trending topic sehingga mampu mempengaruhi opini publik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK.
"Mereka yang awalnya percaya penuh, lalu dihembuskan isu itu secara masif di sosmed, lalu kemudian mulai agak ragu. Disanalah tujuan mereka, akhirnya revisi UU KPK berjalan mulus," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto menyimpulkan kegagalan kelompok masyarakat sipil untuk menolak revisi UU KPK akibat adanya fragmentasi sehingga tidak terbangun soliditas dalam satu tujuan mempertahankan posisi KPK untuk memberantas korupsi pada saat ini.
"Dengan terpecahnya kelompok yang kritis ini, membuat para elit politik yang mempunyai kekuasaan dapat dengan mulus mengesahkan revisi UU KPK ini untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang," tandasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya sejumlah teror berupa serangan peretasan terhadap nomor kontak para aktivis yang kencang menyuarakan untuk menolak revisi UU KPK. **
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Bamsoet Yakin Sektor Pariwisata Akan Pulih Saat New Normal
- APFI Minta Skema New Normal Segera Dibuat Bantu Industri Fotografi
- Menag: Pemberangkatan Haji 2020 Ditiadakan
- RUU Ciptaker Dinilai Lebih Memihak Pengusaha Besar
- New Normal, PKS Minta Ojol Boleh Bawa Penumpang
- Teknologi Dorong Sentralisasi Ekonomi Global, Turut Mengancam Keutuhan Pancasila
- Covid-19, Dispensasi Masa Berlaku SIM Habis Diperpanjang Hingga 29 Juni
- TKD PNS Dipangkas, Anies Pesankan Jajarannya Tetap Tangguh
- Pemprov DKI Pangkas 25 Persen TKD PNS untuk Penanganan Covid-19
- 37 Tahun BPKP, Optimalkan Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19
- Kadishub DKI : 6.364 Kendaraan Diputar-balikkan Karena Tak Kantongi SIKM
- Sejak 25-27 Mei, 171 Ribu Kendaraan Masuk Jakarta
- H2 Lebaran 2020, Jasa Marga Catat 55 Ribu Kendaraan Menuju Jakarta
- 430 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta Pada H-7 Sampai H-2 Lebaran
- Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1441 Hijriyah Jatuh Pada 24 Mei 2020
0 Comments