Rabu, 18/09/2019 16:01 WIB
Ini Kata Wiranto Terkait Pasal Kontroversial Dalam Revisi UU KPK
Konferensi pers Menkopolhukam Wiranto terkait UU KPK
JAKARTA, DAKTA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto turut angkat bicara terkait sejumlah pasal kontroversial dalam revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR RI.
"Mengenai masalah pembentukan dewan pengawas karena dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, tidak boleh ada satupun lembaga yang mempunyai kekuasaan tak terbatas," tegas Wiranto dalam konferensi persnya, Rabu (18/9).
Mengenai kewenangan penyadapan yang harus mendapatkan izin, Wiranto mengatakan hal tersebut justru mencegah penyalahgunaan wewenang karena pembicaraan pribadi termasuk hak asasi manusia yang harus dilindungi.
"Jika berbicara tentang HAM, penyadapan itu sebenarnya melanggar karena masuk ranah pribadi. Namun untuk penegakan hukum, hal ini diperbolehkan atas izin tertentu," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, bahwa revisi UU KPK telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (17/9) kemarin.
Pengesahan revisi UU KPK nyaris mulus tanpa adanya satupun interupsi yang muncul dari para anggota dewan yang hadir. **
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Jogja Bay Waterpark, Wahana Permainan Air Terbesar di Indonesia
- Berikut Lokasi Operasi Zebra 2019 di Bekasi dan Sekitarnya
- Ombudsman Temukan Maladministrasi Kejahatan Lingkungan di Sungai Cileungsi
- Bamsoet Nilai Susunan Kabinet Sudah Tepat
- Ini Daftar Lengkap Menteri di Kabinet Indonesia Maju
- Santri Harus Jaga Moral dan Tradisi Sesuai Syariat
- Ini Penyebab Suhu Panas Masih Melanda Indonesia
- Hari Santri Nasional, FPKS Gelar FGD Bersama Pimpinan Pondok Pesantren
- Dinas Bina Marga DKI Sediakan Shelter Bagi Ojol
- Isu Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Absen di Periode Kedua
- Muhammadiyah Tegaskan Tak Minta Kursi Menteri
- Gunung Tangkuban Parahu Sudah Bisa Dikunjungi Wisatawan
- 1.500 Personel Gabungan Kawal Aksi Demo BEM SI
- Jadi Menteri, Nadiem Makarim Mundur dari Gojek
- Intensitas Asap di Kota Palembang Berpotensi Meningkat
0 Comments