Selasa, 17/09/2019 16:18 WIB
Komisi IV Anggap Pemerintah Tidak Serius Atasi Karhutla
Ilustrasi Karhutla
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal mengktitik pemerintah yang dinilai kurang serius dalam rangka pencegahan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Kementerian LHK saja, itu hanya mendapatkan sekitar 200 miliar untuk melakukan penanganan terhadap kasus karhutla yang sangat meluas," papar Andi di Gedung DPR RI, Selasa (17/9).
Andi juga menyebut adanya keterlibatan sejumlah perusahaan besar dalam kasus karhutla ini yang tidak pernah diungkap secara terang ke publik meskipun menimbulkan sejumlah kerugian yang sangat parah.
"Semestinya LHK ini secara terus terang meminta pembaharuan peralatan, terutama untuk lahan gambut yang sangat rentan," imbuhnya.
Berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai Senin, 16 September 2019, pukul 16.00 WIB, titik panas ditemukan di Riau sebanyak 58, Jambi (62), Sumatera Selatan (115), Kalimantan Barat (384), Kalimantan Tengah (513) dan Kalimantan Selatan (178).
Sementara luas karhutla di Indonesia selama 2019, sesuai data KLHK, sudah mencapai 328.722 hektare. Dari data itu, kebakaran di Kalimantan Tengah tercatat seluas 44.769 hektare, Kalbar (25.900 ha), Kalsel (19.490 ha), Sumsel (11.826 ha), Jambi (11.022 ha) dan Riau (49.266 ha). **
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Harapan di Pundak Tito, Cegah Korupsi di Daerah
- Tahun Depan, Pemprov DKI Bangun 11 JPO Futuristik
- Jogja Bay Waterpark, Wahana Permainan Air Terbesar di Indonesia
- Berikut Lokasi Operasi Zebra 2019 di Bekasi dan Sekitarnya
- Ombudsman Temukan Maladministrasi Kejahatan Lingkungan di Sungai Cileungsi
- Bamsoet Nilai Susunan Kabinet Sudah Tepat
- Ini Daftar Lengkap Menteri di Kabinet Indonesia Maju
- Santri Harus Jaga Moral dan Tradisi Sesuai Syariat
- Ini Penyebab Suhu Panas Masih Melanda Indonesia
- Hari Santri Nasional, FPKS Gelar FGD Bersama Pimpinan Pondok Pesantren
- Dinas Bina Marga DKI Sediakan Shelter Bagi Ojol
- Isu Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Absen di Periode Kedua
- Muhammadiyah Tegaskan Tak Minta Kursi Menteri
- Gunung Tangkuban Parahu Sudah Bisa Dikunjungi Wisatawan
- 1.500 Personel Gabungan Kawal Aksi Demo BEM SI
0 Comments