Program / Apa Kata Netizen /
Follow daktacom Like Like
Kamis, 05/09/2019 16:53 WIB
#Apa Kata Netizen Eps 21

Pindah Ibukota Sejahterakan Siapa?

Monas di DKI Jakarta
Monas di DKI Jakarta

BEKASI, DAKTA.COM - Netizen, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia pada Senin 26 Agustus 2019 di Istana Presiden, Jakarta Pusat. Pemerintah secara resmi memilih Kalimantan Timur sebagai pusat administrasi pemerintahan negara, tepatnya di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara.

 

Sehari setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi Ibu Kota Negara, ada kekhawatiran atas kemunculan mafia tanah. Pejabat di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bahkan telah memperingatkan penduduk agar tidak melepas tanah mereka meski diiming-imingi harga tinggi. Diketahui Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja telah ditetapkan menjadi lokasi pembangunan pusat pemerintahan baru pada 2024.

 

Lalu bagaimana dengan netizen menanggapi pemindahan ibukota yang sudah ditetapkan lokasinya ini, apakah mereka setuju? apa masukan mereka untuk pemerintah?

 

Berikut netizen, memberikan komentar beragam melalui akun media sosial instagram @radiodakta dari pemilik akun instagram @rofiawaliyah yang mengatakan: “ini sih keliatan bukan mensejahterakan rakyatnya sendiri, sudah ketebak.” Komentar lain juga datang dari pemilik akun @prio_raharjo yang mengatakan: “mungkin ini realisasi dari janjinya, Ibukota bebas macet. Jelas aja wong ibu kotanya dipindahin ke hutan.”

 

Rencana Presiden Joko Widodo untuk Memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dinilai serampangan, terburu-buru dan terkesan hanya mengejar proyek bernilai ratusan triliun rupiah. Pemindahan itu juga menafikan masalah lingkungan yang dihadapi Jakarta dan Kalimantan yang seharusnya menjadi perhatian utama Presiden untuk dipulihkan.

 

Dilansir dari pres rilis bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan bahwa sejak Jokowi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota, termasuk kepastian lokasi pada hari ini, tidak diikuti dengan kajian ilmiah yang mendukung ambisi tersebut.

 

Tidak ada pelibatan publik. Kajian tersebut bukan saja soal berapa anggaran yang disiapkan namun lebih dari pada itu, misalnya bagaimana beban lingkungan saat ini dan budaya masyarakat setempat jika terjadi eksodus sekitar 1 juta orang luar ke daerah mereka.

 

“Kalau kemarin Jokowi minta izin untuk memindahkan Ibu Kota, maka jawabannya kami tidak izinkan. Ide itu tidak dilandasi oleh kajian ilmiah makanya rencana pemindahan ibu kota jelas serampangan. Proses komunikasi antara Presiden dan pembantunya soal telah diputuskannya provinsi calon ibu kota lalu diralat, dapat menunjukkan rencana ini jauh dari pembicaraan yang mendalam dan tidak solid,” kata Merah Johansyah, Jurubicara #BersihkanIndonesia dan Koordinator JATAM Nasional.

 

“Kami juga mempertanyakan dasar keputusan pemindahan yang tak dilakukan melalui jajak pendapat, tidak ditanyakan dulu kepada warga. Hak warga untuk menyampaikan pendapat jelas diingkari dan bisa disebut sebagai ‘kediktatoran’ Presiden karena suara warga Kalimantan Timur termasuk suara masyarakat adatnya tidak diberi ruang,” ujar Merah Johansyah menambahkan. 

 

JATAM memperkirakan pemindahan berkedok mega proyek ini hanya akan menguntungkan oligarki pemilik konsesi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar di Kalimantan Timur. Menurut data JATAM Kaltim keseluruhan di Kaltim terdapat 1.190 IUP dan 625 izin di Kabupaten Kutai Kartanegara.

 

Hanya di Kecamatan Samboja saja terdapat 90 Izin pertambangan, di Bukit Soeharto pun terdapat 44 Izin tambang, PT Singlurus Pratama sebuah perusahaan pertambangan yang konsesinya paling besar di sekitar Samboja dan ini akan sangat diuntungkan.

 

Sementara di Kabupaten Penajam Paser Utara terutama di Kecamatan Sepaku rencana ini akan menguntungkan Hashim Djojohadikusumo (Adik Prabowo Subianto) karena lahan di sana dikuasai oleh PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama (HPH). Pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari ‘kompensasi politik’, ‘bagi-bagi proyek’ pasca Pilpres Ujar Pradarma Rupang, Dinamisator JATAM Kaltim menambahkan.

 

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur akan merampas ruang hidup masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan di Teluk Balikpapan.

 

Pusat Data dan Informasi KIARA (2019) mencatat, setidaknya lebih 10 ribu nelayan yang setiap hari mengakses dan menangkap ikan di Teluk Balikpapan. Jumlah ini terdiri dari 6.426 nelayan dari Kabupaten Kutai Kartanegara, 2.984 nelayan dari Penajam Paser Utara, dan 1.253 nelayan dari Balikpapan.

 

"Selain menjadi jalur lalu lintas kapal-kapal tongkang batu bara, Teluk Balikpapan akan dijadikan satu-satunya jalur logistik untuk kebutuhan pembangunan ibu kota baru," Tegas Susan Herawati, Sekretaris Jenderal KIARA.

 

Tidak hanya di instagram @radidakta saja ramai membahas tentang pemindahan ibukota. Akun fan page facebook @siaran radio dakta juga dibanjiri komentar netizen. Seperti komentar yang datang dari pemilik akun facebook @Amir yang mengatakan: "tanggung pak presiden, sekalian aja pindahnya ke Papua!."

 

Komentar lain dari pemilik akun facebook @Habibi mengatakan: "Kurang setuju ibu kota jakarta pindah ke kalimantan timur. Karena biayanya sampai triyunan, lebih baik uang itu untuk kesejahteraan rakyat dan lunasi dulu hutang Negara."

 

Netizen, setidaknya, ada empat alasan kenapa Ibu Kota harus pindah dari Jakarta. Menurut Presiden Joko Widodo hal yang pertama adalah penduduk pulau Jawa sudah terlalu padat, dan rawan banjir, macet, polusi, dan perataan tanah. Kedua, Kontribusi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB), sangat mendominasi. Sementara pulau lainnya jauh tertinggal. Ketiga, Krisis ketersediaan air, Keempat, Proporsi konsumsi lahan terbangun di pulau Jawa mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan.

 

Netizen, Proses pemindahan pemerintah dilakukan secara bertahap pada Tahun 2024. Pemerintah targetkan Rancangan Undang-undang Pemindahan Ibu Kota Baru rampung pada Tahun 2020 Sementara konstruksi infrastruktur akan dimulai pada akhir tahun 2020.

 

Sebaliknya, dari banyak masalah utama yang harus diselesaikan negara ini, pemindahan ibu kota berada di daftar bawah. Di Jakarta, polusi udara sudah memasuki level mengerikan. Presiden Jokowi yang kini sedang digugat oleh publik, seharusnya menempatkan masalah polusi udara sebagai pekerjaan rumah utama yang segera diselesaikan. Apalagi Presiden adalah satu di antara pihak yang digugat publik.

 

“Jakarta saat ini mengalami krisis lingkungan seperti air tanah yang berkurang, kemacetan dan polusi. Justru di sini letak kepemimpinan Jokowi diuji, apakah ikut bertanggung jawab mencari solusinya atau malah lari memindahkan ibu kota, meninggalkan rakyat dengan persoalan dan beban, ini menjadi cermin juga untuk persoalan lingkungan lainnya,“ kata Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Advokasi WALHI.

 

Sementara itu Kalimantan Timur yang disebut kandidat terkuat untuk menjadi calon ibu kota negara, kondisinya justru memprihatinkan. Seluruh wilayah provinsi sudah tersandera konsesi pertambangan, perkebunan sawit dan izin kehutanan.

 

“Beban lingkungan yang ditanggung Kalimantan Timur itu justru sama besarnya dengan yang ditanggung Jakarta. Lubang-lubang tambang yang terus membunuh masyarakat, dan tidak adanya penegakan hukum bagi pemilik eks konsesi, ini yang harus dibenahi terlebih dahulu. Alih-alih mewariskan sejarah memindahkan ibu kota negara, Jokowi justru akan dikenang sebagai Presiden yang menghindari masalah, bukannya bekerja dan menyelesaikannya” kata Zenzi.

 

Menurut catatan JATAM terdapat 13,83 juta hektar izin dan 5,2 juta diantaranya adalah izin pertambangan, jika ditambahkan dengan luasan izin lainnya maka izinnya lebih besar dari daratan Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri.

 

Dimensi lain, dalam perspektif ekonomi, pemerintah menganggarkan 32 miliar dollar AS untuk pembangunan ibu kota baru.

 

Para investor pun menilai penetapan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sangat positif. Perpindahan ibu kota diprediksi akan memberikan efek berlipat ganda terhadap perekonomian di Kalimantan.

 

Namun, kapan manfaat ekonomi pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan dirasakan?

 

“Hasilnya hanya akan dapat terlihat dalam 10–15 tahun kedepan, saat infrakstruktur dan lingkungannya telah terbentuk," kata Bharat Joshi, Asian Equities Investment Director, Aberdeen Standard Investments Indonesia dalam keterangannya, Selasa (3/9/2019).

 

Nah, menurut netizen, siapa yang akan paling sejahtera kalau ibu kota negara Indonesia jadi dipindah ke Kalimantan Timur.

Editor : Andy Faizal
Sumber : Radio Dakta
- Dilihat 662 Kali
Berita Terkait

0 Comments