Sabtu, 24/08/2019 14:28 WIB
Tata Kelola Ibukota Baru Tunggu Kajian Bappenas
Tata Kelola Ibukota Baru Tunggu Kajian Bappenas
JAKARTA, DAKTA.COM - Pelaksana Tugas Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik menyatakan bahwa tata kelola ibukota baru masih menunggu kajian dari Bappenas.
"Saat ini sejumlah kementerian sedang memberikan sejumlah masukan terkait ibukota baru ini, misalnya kami membahas tentang bagaimana tata kelola pemerintahannya," papar Akmal dalam acara diskusi di kawasan Menteng, Jakpus pada Sabtu (24/8).
Akmal mencontohkan di Kemendagri yang menjadi pembahasan adalah mengenai tata kelola pemerintahan bagi ibukota baru, apakah akan berbentuk daerah khusus seperti Jakarta atau hanya sebatas wilayah administrasi.
"Usulan kami ibukota yang baru ini hanya untuk menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan perekonomian tetap dipusatkan di Jakarta," imbuhnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada sidang paripurna MPR RI pada 16 Agustus lalu, secara terang-terangan menyampaikan akan memindahkan ibukota ke wilayah Kalimantan.
| Reporter | : | |
| Editor | : | Dakta Administrator |
- Wisatawan China Jatuh ke Jurang Saat Foto di Kawah Ijen, Menparekraf Beri Imbauan Tegas
- Usai Putusan MK, Istana akan Siapkan Proses Transisi ke Prabowo-Gibran
- 23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit
- MK Tolak Gugatan Pilpres yang Diajukan Ganjar-Mahfud
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
0 Comments