Bekasi /
Follow daktacom Like Like
Jum'at, 23/08/2019 12:01 WIB

Pekerja Tidak Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, Segera Lapor

Bincang Publik bersama BPJS Ketenagakerjaan
Bincang Publik bersama BPJS Ketenagakerjaan
BEKASI, DAKTA.COM - Semua pekerjaan pasti memiliki risiko, untuk itu penting dan perlu adanya jaminan bagi para pekerja Indonesia agar mendapatkan asuransi perlindungan kerja.
 
BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat Program Perlindungan Jaminan Sosial, yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun.
 
"Makanya wajib bagi perusahaan mendaftarkan karyawan di BPJS Ketenagakerjaan minimal 7 hari paling lambat setelah dia bekerja. Karena setiap karyawan memiliki resiko, setiap kali dia melangkah sudah ada resikonya misalnya keserempet," jelas Kabid Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Andi Widya Leksana dalam Bincang Publik di Radio Dakta, Jumat (23/8).
 
Ia menyampaikan, semua pekerja di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik bekerja di sektor formal (perkantoran) maupun non formal (pengusaha/pedagang). 
 
Bagi yang bekerja di sektor formal, pihak perusahaan harus mendaftarkan pegawai mereka untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga menanggung sejumlah iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku.
 
"Kalau perusahaan tidak mendaftarkan karyawan, Anda bisa melapor langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat supaya bisa ditindaklanjuti. Untuk yang bekerja di sektor non formal juga bisa mendapatkan BPJS ketenagakerjaan dengan membayar sendiri uang kepesertaan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)," papar Account Representative BPJS Ketenagakerjaan, Julian.
 
Selain pekerja Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan juga memberi perlindungan kepada warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia setidaknya paling lama enam bulan.
 
Julian menekankan, pentingnya jaminan BPJS Ketenagakerjaan ini karena memiliki program-program perlindungan dasar yang menjamin masa depan sebagai pekerja. 
 
"Termasuk perlindungan dari ketidakpastian seperti risiko sosial dan ekonomi yang bisa terjadi. Contoh risiko adalah kecelakaan kerja, kematian, masa pensiun, dan lain-lain. Sehingga pekerja tidak harus menanggung beban tadi sendirian karena akan dibantu oleh program BPJS Ketenagakerjaan itu juga," imbuh Susinta Risnawati selaku Penata Madya Pelayanan JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan. 
 
Sementara itu, proses klaim JHT bisa dilakukan jika status kepesertaannya sudah nonaktif, jadi dipastikan ketika klaim sudah tidak bekerja dimana pun, berkas yang diperlukan untuk klaim, yaitu Kartu peserta, KTP, KK, Paklaring, dan buku tabung selain itu jika peserta meninggal dunia atau cacat total tetap bisa dilakukan oleh ahli warisnya.
 
"Untuk pengajuan klaim JHT, JKK, JKM dan Pensiun bisa melalui pengajuan antrean online," ujar Sinta. **
 

 

Editor : Asiyah Afiifah
Sumber : Radio Dakta
- Dilihat 190 Kali
Berita Terkait

0 Comments