Rabu, 21/08/2019 09:01 WIB
Haris Azhar Kecam Aksi Rasisme Atas Mahasiswa Papua
Haris Azhar (istimewa)
JAKARTA, DAKTA.COM - Direktur Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Lokataru, Haris Azhar mengecam keras aksi rasisme yang dilontarkan aparat keamanan kepada para mahasiswa asal Papua dalam kasus di Surabaya.
"Apa yang terjadi terhadap saudara kita mahasiswa dari Papua diteriaki monyet, itu memang kita harus marah besar, tetapi tetap dalam perilaku yang konstruktif," papar Haris di Jakarta pada Selasa (20/8).
Meskipun mengecam aksi rasisme tersebut, Haris menyayangkan hal ini disikapi dengan luapan amarah yang begitu besar oleh warga Papua sehingga harus merusak fasilitas publik yang merugikan masyarakat setempat.
"Hingga saat ini kan kejadian pembuangan bendera merah putih yang menjadi pemicu bentrokan di Surabaya itu juga tidak dibuka secara jelas kepada publik," imbuhnya.
Haris menambahkan bahwa perilaku rasisme sangatlah dibenci oleh dunia internasional karena menimbulkan masalah seperti diskriminasi, kekerasan, dan kriminalitas.
"Rasisme ini sesuatu yang sangat dibenci oleh masyarakat global, karena bibit dari rasisme ini dapat menimbulkan kekerasan yang akan semakin buruk apabila tidak dicegah sejak awal," tutupnya.
Seperti diketahui pada Senin (19/8) kemarin telah terjadi kerusuhan meluas di Manokwari, Papua Barat sebagai buntut atas terjadinya persekusi yang dilakukan terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
Peristiwa ini disebut-sebut berawal dari sebuah video yang menunjukkan adanya pembuangan bendera merah putih sehingga sempat membuat kericuhan dengan ormas setempat.
Keadaan diperparah ketika aparat keamanan merangsek ke dalam asrama mahasiswa Papua dan mengeluarkan kata-kata rasis terhadap mereka serta menahan sebanyak 43 mahasiswa atas kasus tersebut. **
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Komisi IV Anggap Pemerintah Tidak Serius Atasi Karhutla
- Tegas, DLH Kabupaten Bogor Kembali Tutup Pipa Pembuangan Industri
- Anies Kirim 65 Satgas Karhutla ke Riau
- Tanpa Interupsi, Revisi UU KPK Diketok Pada Rapat Paripurna
- Jelang Pengesahan Revisi UU KPK, Semua Tas Pengunjung Disita
- Mendagri: Revisi UU MD3 Wujudkan Lembaga Permusyawaratan Lebih Demokratis
- Pencabutan Label Halal Impor Daging, MUI: Itu Meresahkan Masyarakat
- Trotoar di Kalimalang, Dinas Bina Marga DKI Minta Pelimpahan Wewenang
- Pemkot Jaktim Perbanyak Job Fair Untuk Kurangi Pengangguran
- Pantau Titik Api Karhutla di Riau, TNI Pakai Drone pada Malam Hari
- Front Masyarakat Pengawal KPK Tuntut Pembubaran Wadah Pegawai KPK
- PPP Pertanyakan Proses Penetapan Tersangka oleh KPK
- Sandiaga Uno : Pameran Wedding Merupakan Ekonomi Kreatif
- Tiga Pimpinan KPK 'Lempar Handuk'
- NEST 2019, Ajang Inovasi Produk Karya anak Bangsa
0 Comments