Senin, 19/08/2019 13:52 WIB
Demokrat Nilai Pilpres Langsung Perlu Dievaluasi
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati menilai wacana untuk pengembalian UUD 1945 pada naskah aslinya sudah kerap disuarakan oleh berbagai pihak.
Menanggapi usulan pengembalian MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dan penerapan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), menurut Andi hal tersebut memang sudah lama disuarakan karena mengingat banyaknya permasalahan yang muncul dalam setiap pagelaran Pemilu secara langsung.
"Ini bukan hanya usul dari PDIP, pengembalian ke UUD 45 yang asli sebenarnya sudah lama disuarakan oleh berbagai pihak," papar Andi di Jakarta, Senin (19/8).
Menurut Andi, satu hal yang harus tetap diberlakukan dalam amandemen UUD 1945 hanyalah terkait pembatasan masa jabatan Presiden agar tidak lagi ada kekuasaan tidak terbatas seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.
"Namun terkait sistem Pilpres secara langsung, hal tersebut memang sudah sepantasnya mendapatkan evaluasi, karena sudah berlangsung sejak 15 tahun lalu," imbuhnya.
Wacana untuk menerapkan kembali sebuah gagasan besar untuk haluan negara seperti konsep GBHN selama masa Orde Baru menimbulkan pro dan kontra.
Pasalnya untuk mengembalikan GBHN, hal tersebut juga berimbas pada perombakan struktur ketatanegaraan Indonesia.
Seperti diketahui saat ini Presiden dan Wapres dipilih langsung oleh rakyat, apabila GBHN kembali dimunculkan, maka Presiden akan bertanggung jawab kepada MPR RI selaku lembaga tertinggi negara yang menetapkan GBHN sehingga menimbulkan kerancuan. **
Reporter | : | |
Editor | : |
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
- Gibran tak Hadir di Dialog Muhammadiyah, Muti: Kami Sayangkan, Sudah Diberi Kesempatan
0 Comments