Senin, 19/08/2019 13:52 WIB
Demokrat Nilai Pilpres Langsung Perlu Dievaluasi
Ketua DPP Partai Demokrat Andi Nurpati
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati menilai wacana untuk pengembalian UUD 1945 pada naskah aslinya sudah kerap disuarakan oleh berbagai pihak.
Menanggapi usulan pengembalian MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dan penerapan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), menurut Andi hal tersebut memang sudah lama disuarakan karena mengingat banyaknya permasalahan yang muncul dalam setiap pagelaran Pemilu secara langsung.
"Ini bukan hanya usul dari PDIP, pengembalian ke UUD 45 yang asli sebenarnya sudah lama disuarakan oleh berbagai pihak," papar Andi di Jakarta, Senin (19/8).
Menurut Andi, satu hal yang harus tetap diberlakukan dalam amandemen UUD 1945 hanyalah terkait pembatasan masa jabatan Presiden agar tidak lagi ada kekuasaan tidak terbatas seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.
"Namun terkait sistem Pilpres secara langsung, hal tersebut memang sudah sepantasnya mendapatkan evaluasi, karena sudah berlangsung sejak 15 tahun lalu," imbuhnya.
Wacana untuk menerapkan kembali sebuah gagasan besar untuk haluan negara seperti konsep GBHN selama masa Orde Baru menimbulkan pro dan kontra.
Pasalnya untuk mengembalikan GBHN, hal tersebut juga berimbas pada perombakan struktur ketatanegaraan Indonesia.
Seperti diketahui saat ini Presiden dan Wapres dipilih langsung oleh rakyat, apabila GBHN kembali dimunculkan, maka Presiden akan bertanggung jawab kepada MPR RI selaku lembaga tertinggi negara yang menetapkan GBHN sehingga menimbulkan kerancuan. **
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- MUI Imbau Pengurus Daerah Gelar Salat Istisqa
- Anies Hentikan Banding Atas Lahan Sodetan Ciliwung
- Wiranto: Karhutla Diperparah Kemarau Panjang
- Pemprov DKI Gelar Upacara Peringatan Rapat Raksasa Ikada
- Malindo Air Akui Ada Penyalahgunaan Data Penumpang
- Semrawut! Stadion Wibawa Mukti Belum Miliki Area Parkir
- Massa KNMI Gelar Aksi Dukung Pengesahan Revisi UU KPK
- Ini Kata Wiranto Terkait Pasal Kontroversial Dalam Revisi UU KPK
- Ada Upaya Hancurkan Reputasi KPK Oleh Buzzer
- LP3ES : Gagalnya Penolakan Revisi UU KPK Akibat Terpecahnya Kelompok Kritis
- Tiga Bandara Kalbar Terganggu Operasional Akibat Kabut Asap
- UU KPK Hasil Revisi DPR dan Presiden Potensial Cacat Formil
- Komisi IV Anggap Pemerintah Tidak Serius Atasi Karhutla
- Tegas, DLH Kabupaten Bogor Kembali Tutup Pipa Pembuangan Industri
- Anies Kirim 65 Satgas Karhutla ke Riau
0 Comments