Ahad, 18/08/2019 09:58 WIB
Sohibul Iman: DPR Jangan Jadi Tukang Stempel Pemerintah
Sohibul Iman
JAKARTA, DAKTA.COM - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyinggung tentang fungsi legislatif sebagai pengontrol kekuasan dalam sistem presidensial.
Sohibul menjelaskan langkah Indonesia menuju demokrasi subtansial, yakni menghadirkan tata kelola yang baik. Salah satu ciri tata kelola negara yang baik adalah hadirnya konsep “Checks and Balances” agar kekuasaan tidak terkosentrasi dan dimonopoli pada satu lembaga negara saja.
Sohibul menyebut, sebagai negara yang menganut sistem presidensial maka kekuasaan eksekutif harus dikontrol agar gerak langkah presiden dalam menjalankan roda pemerintahan tetap pada rel yang benar sesuai dengan Konstitusi dan Perundang-undangan yang berlaku.
"DPR RI tidak boleh menjadi ‘Rubber Stamp’ yang hanya jadi tukang stempel kebijakan-kebijakan pemerintah. DPR RI harus bersikap rasional dan kritis atas setiap kebijakan dari pemerintah. Oleh karena itu DPR RI sebagai kekuatan legislatif harus bersikap sebagai kekuatan penyeimbang Pemerintah (balancing of power) dan pejuang suara hati rakyat," papar Sohibul pada Upacara HUT ke-74 Republik Indonesia di halaman kantor DPP PKS, Sabtu (17/8).
Di sisi lain, katanya, kekuasaan Yudikatif harus diberikan jaminan penuh untuk bisa bertindak secara independen, tanpa ada intervensi ataupun kooptasi dari penguasa.
"Penegak hukum dan lembaga peradilan tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan," ujar dia. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments