Selasa, 13/08/2019 09:12 WIB
Forum Wartawan Jakarta Sesalkan Pernyataan M. Nuh
Ketua Dewan Pers, M. Nuh (istimewa)
JAKARTA, DAKTA.COM - Pernyataan Ketua Dewan Pers, M. Nuh baru-baru ini telah menimbulkan kontra keras para kuli tinta. Lontaran yang dianggap kurang pas sebagai ketua lembaga Pers Indonesia itu dianggap telah menggiring opini publik dan menekan pemerintah pusat maupun daerah agar tidak melakukan kerjasama dengan pengelola media yang belum terverifikasi Dewan Pers.
Menyikap hal itu, Forum Wartawan Jakarta (FWJ) menilai pernyataan M. Nuh mengandung dua arti, yakni positif dan negatif.
Berkembangnya teknologi atas kemajuan media informasi telah membawa banyak perubahan, seperti halnya bermunculan media media sosial atau media online yang memiliki kekuatan sangat besar sebagai penyaji informasi akurat.
"Hal itu tentunya telah membawa perubahan dan kemajuan bangsa, karena media bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dengan karya jurnalistiknya yang sesuai dengan kode etik jurnalis," beber Sekjen FWJ, Ichsan saat dimintai keterangannya oleh wartawan, pada Senin (12/8) malam.
Ichsan juga menambahkan, perlunya pemahaman terhadap UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa Dewan pers hanya bersifat mendata dan bukan memverifikasi media.
"Intinya kan pendataan media, kalau teman-teman media sudah mendaftarkan legalitasnya ke Dewan Pers dan kemudian di data, itu sudah cukup. Soal verifikasi itu kan kebijakan atau protap aturan yang dibuat dewan pers, dan bukan produk UU Nomor 40 tahun 1999," imbuhnya.
Menurutnya, hal negatif atas penyampaian ketua Dewan Pers di Makassar baru-baru ini akan berdampak pada aksi demo besar-besaran di gedung dewan pers.
"Pasti itu akan menjadi dampak buruk bagi mereka, ketika ratusan bahkan ribuan wartawan mendemo Dewan Pers dan meminta penjelasan dasar dari verifikasi media itu yang bukan produk UU Pers," kata Ichsan.
Selama ini ia mengaku, Dewan Pers telah banyak membuat aturan sendiri tanpa melibatkan para unsur sesuai amanah UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Karena Dewan Pers telah menjadi lembaga yang telah mengangkangi UU Pers itu sendiri.
"Saya rasa itu hanya kepanikan dari dewan pers saja, temen-temen gak usah repotlah menyikapi ucapan yang tidak berlandaskan UU Pers itu sendiri. Anggap saja M. Nuh lagi dateng bulan, simpel kan?" pungkasnya. **
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Ini Penyebab Suhu Panas Masih Melanda Indonesia
- Hari Santri Nasional, FPKS Gelar FGD Bersama Pimpinan Pondok Pesantren
- Dinas Bina Marga DKI Sediakan Shelter Bagi Ojol
- Isu Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Absen di Periode Kedua
- Muhammadiyah Tegaskan Tak Minta Kursi Menteri
- Gunung Tangkuban Parahu Sudah Bisa Dikunjungi Wisatawan
- 1.500 Personel Gabungan Kawal Aksi Demo BEM SI
- Jadi Menteri, Nadiem Makarim Mundur dari Gojek
- Intensitas Asap di Kota Palembang Berpotensi Meningkat
- BNPB Sebut Angin Kencang Tanda Musim Pancaroba
- Indobarometer Prediksi Prabowo Jadi Menhan
- Menagih Perppu KPK, BEM SI Kembali Turun ke Jalan
- Presiden Jokowi Dinilai Tak Beri Kepastian Hukum Masyarakat Bahari
- Demi Keamanan, Monas Ditutup Saat Pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin
- Ini Pengalihan Arus Lalin Sekitar MPR dan Istana Negara
0 Comments