Rabu, 14/08/2019 08:20 WIB
GBHN Kembali, Mengacaukan Sistem Tata Negara
Direks SMRC Djayadi Hanan
JAKARTA, DAKTA.COM - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC), Djayadi Hanan menilai pengambalian Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) akan mengacaukan sistem ketatanegaraan yang sudah berjalan.
"Jika alasannya karena kita tidak mempunyai haluan jangka panjang dalam pembangunan, sesungguhnya kan kita sudah punya rencana pembangunan jangka panjang nasional," ungkap Djayadi di Jakarta pada Selasa (13/8).
Menurut Djayadi dibandingkan mengembalikan kembali GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional, lebih baik Undang-undang yang sudah ada lebih diawasi penerapannya oleh pemerintah sehingga tidak mengubah struktur ketatanegaraan yang sudah berjalan.
"Pasalnya untuk membentuk sebuah GBHN, maka MPR RI perlu untuk mengamandemen UUD 1945 dan menetapkan Presiden kembali menjadi mandataris MPR RI untuk menjalankan GBHN," imbuhnya.
Sebelumnya, PDIP merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Dengan demikian, MPR memiliki kewenangan menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Prestasi Bulu Tangkis tak Bisa Diraih Instan
- 11 Tuntutan Buruh di May Day 2025
- Dahnil Anzar Simanjuntak Soroti Urgensi Petugas Haji Perempuan dalam Raker Komisi VIII DPR RI
- Gubernur 'Konten' Dedi Mulyadi dan Jebakan Komunikasi Artifisial
- JPO Hantu Depan UIN Jakarta Kapan Digeser?
- Purnawirawan Ditantang Tempuh Jalur Konstitusi untuk Copot Gibran
- Jelang Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak Tinjau Kualitas dan Kesiapan Akomodasi, Serta berbagai Layanan bagi jemaah di Arab Saudi
- Survei KedaiKOPI: 91,2% Masyarakat Puas dengan Rekayasa Lalu Lintas Mudik 2025
- Kepala BP Haji Tinjau Area Armuzna, Pastikan Kesiapan Penyelenggaraan Haji 2025
- Menhub Dudy: Pengguna Angkutan Umum Naik 8,5% Selama Masa Angkutan Lebaran 2025
- Kurniasih: Tindak Tegas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Pasien, Minta STR dan SIP Pelaku Dicabut!!
- FK UIN Walisongo Berdiri Lewat Persuasi Wamenag Romo Syafii dengan Kemendiktisaintek
- 9 Strategi Politik Jokowi
- Lima Saran Kadin untuk Pemerintah Merespons Kebijakan Tarif Trump
- Dedi Mulyadi Sentil Bupati Indramayu Lucky Hakim Berlibur ke Jepang Tanpa Izin
0 Comments